IKLAN




 

Bupati Arief Dukung Upaya Maniskan Nasib Petani Tebu Blora

Penyerahan bendera APTRI kepada Ketua DPC APTRI Kabupaten Blora, Sunoto oleh Ketua DPP APTRI Pusat, Fathudin Rosyisi

"Bupati Blora Arief Rohman dukung sepenuhnya upaya menaikkan harga beli tebu, agar manisnya nasib petani tebu Blora terasa kembali saat awal pendirian Pabrik Gula Gendhis Multi Manis"

.          Bupati Blora, Arief Rohman

Pengukuhan DPC APTRI Blora
BLORA, ME - Jajaran Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia DPC APTRI) Kabupaten Blora, pada hari ini Rabu (15/5/2024) di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora dikukuhkan oleh Ketua Dewan Pimpinan Wilayah APTRI Provinsi Jawa Tengah, Suharjo dengan disaksikan oleh Ketua DPP APTRI Pusat, Fathudin Rosyisi, Bupati Blora, Arief Rohman bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Blora dan Ketua Komisi B DPRD Blora, Yuyus Waluyo.

Dalam pidato sambutannya, Bupati Arief Rohman menyampaikan dukungannya kepada Pengurus DPC APTRI Blora, yang dipimpin oleh Sunoto selaku Ketua dan Anton Sudibyo, Sekretaris, untuk mengembalikan kejayaan PG Gendhis Multi Manis, yang didirikan oleh Lie Kamajaya itu. Menurut Bupati Arief, Pengurus APTRI Blora harus berkomitmen tinggi untuk melindungi petani tebu Blora.

"Saya berharap Pengurus APTRI Blora yang baru ini, Pak Sunoto dan Pak Anton Sudibyo harus bisa membangunkan kembali organisasinya yang sempat tidur panjang, untuk melindungi kepentingan petani tebu di Blora, kejayaan PG GMM harus dibangkitkan kembali, yang dulu dirasakan manis oleh para tebu kita, selanjutnya kita teruskan dengan menghadap kepada Dirut Bulog, Pak Bayu Krisnamukti, yang juga asli dari Ngawen Blora, untuk memperbaiki harga beli tebu," ujar Bupati Arief.

Yudi Ardiansyah, Kepala Tanaman PG GMM Bulog hadir mewakili Direksi

Naikkan Harga Tebu
Harapan yang sama, juga disampaikan oleh Ketua DPP APTRI Pusat, Fathudin Rosyisi agar Pengurus APTRI Blora bersungguh - sungguh menjalankan tugasnya dalam mengadvokasi petani tebu di wilayah Kabupaten Blora. Terkait harga beli tebu, Fathudin juga meminta agar Direksi PG GMM - Bulog bisa menaikkan harga belinya, dari Rp. 670/kg (Rp. 67.000/kwt) menjadi 750/kg atau Rp. 75.000 per kwintal.

"Harga beli tebu yang ditetapkan oleh Pemerintah yang hanya sebesar Rp. 67 (67.000/Kwt) itu adalah harga minimum, tolong sampaikan ke Manajemen, harga itu terlalu murah, kasihan petani kita, ini kan baru mulai, kalau mengacu pada harga gula yang ditetapkan oleh Badan Pangan Nasional, sebesar Rp. 14.500, kalo dengan rendemen 8, mestinya harga beli tebu adalah 75 (Rp. 750/kg)." ungkap Fathudin.

Sementara itu, perwakilan Direksi dari PG GMM Bulog, Kepala Tanaman, Yudi Ardiansyah mengungkapkan siap untuk berdiskusi dengan Pengurus APTRI Blora yang baru terkait harga beli tebu, disesuaikan dengan harga pasar dan kenaikan rendemen tebu yang disetor ke PG GMM Bulog.

"Insya Allah kami siap berdiskusi dengan Pengurus APTRI Blora, untuk membahas harga beli tebu, dan Insya Allah seiring dengan kenaikan rendemen tebu, juga akan diikuti dengan harga sesuai dengan pasar, saat ini rendemen yang ada baru sekitar 6, tapi seiring dengan cuaca yang panas, maka rendemen tentu ikut naik, dan harga akan mengikuti naik," ujarnya kepada Monitor Ekonomi.

Maulana Kusnanto, Ketua DPC HKTI Blora

HKTI Siap Kawal
Dukungan yang sama juga disampaikan oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang  Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPC HKTI) Kabupaten Blora, Maulana Kusnanto terkait upaya jajaran Pengurus APTRI Kabupaten Blora untuk mengupayakan kesejahteraan petani tebu dengan ikut memerjuangkan kenaikan harga beli tebu.

"Kami dari DPC HKTI Kabupaten Blora siap mendukung dan mengawal perjuangan petani tebu Blora bersama APTRI, hal ini akan kami sampaikan kepada Ketua Umum kami di DPP HKTI Pusat, Bapak Jenderal Purnawirawan Moeldoko, dan DPW HKTI Jawa Tengah, bersama - sama kita bantu petani, tidak hanya petani tebu, tapi seluruh petani kita," tandas Kusnanto, mantan Ketua DPRD dari Partai Golkar ini.

Selain persoalan harga tebu, HKTI Blora juga tengah memperjuangkan ketersediaan pupuk dan bibit untuk pertanian dan perkebunan di Blora, yang seringkali mengalami kesulitan baik pupuk bersubsidi maupun yang non subsidi.

"Persoalan ketersediaan pupuk dan bibit juga menjadi perhatian kami, bagaimana solusinya agar bisa tersedia pada waktu yang tepat, jumlah yang dibutuhkan dan  harga yang sesuai dengan HET untuk yang bersubsidi, dan harga yang wajar untuk yang non subsidi," imbuhnya. (Rome)

Posting Komentar

0 Komentar