Event Rutin Mestinya Masuk Anggaran Resmi

Logo resmi HUT Kemerdekaan RI ke - 78

Peringatan HUT RI

Blora, ME - Jelang Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke - 78 nampaknya ternodai dengan viralnya surat edaran permohonan bantuan kepada donatur dari Panitia Peringat HUT Kemerdekaan RI Ke - 78 tingkat Kecamatan Ngawen, dan bisa dimungkinkan hal ini, juga terjadi di Kecamatan lain di Blora, Jawa Tengah dan di seluruh Indonesia.

Meskipun tidak jelas siapakah yang dimaksud donatur tersebut, namun bisa dipastikan Panitia sudah mempunyai target atau sasaran donatur tersebut, mulai dari Pemerintahan Desa, Kelurahan, hingga pihak swasta yang beroperasi di wilayah tersebut, sebagaimana tertera dalam surat tersebut.

Berdasarkan hasil rapat Panitia tertanggal 17 Juli 2023, telah diputuskan lima kegiatan utama dengan rencana anggaran biaya sebesar Rp. 174 Juta, yang harus dikeluarkan untuk kegiatan tersebut di atas, yang harus dibiayai bersama untuk pelaksanaannya.

Memang sangat disayangkan, viralnya surat edaran Panitia Peringatan Kemerdekaan negara kita yang tercinta ini, entah dengan maksud dan tujuan apa diunggahnya surat tersebut, yang viral dan menuai pro dan kontra di media sosial tersebut, dan itu diduga sudah menjadi rutinitas agenda tahunan.

Mengisi Kemerdekaan

Sebagai warga negara, sudah menjadi kewajiban kita mengisi kemerdekaan ini, dengan memperingatinya semeriah mungkin, dan itu tentu ada biayanya, hanya saja perlu dikaji bagaimana pembiayaannya, sehingga tidak menuai pro dan kontra dan menjaga kekhidmatan Peringatan HUT Kemerdekaan itu sendiri.

Harus diingat satu pameo yang sangat terkenal dari Presiden Kennedy (AS) yang berisi, "Jangan kau tanya, apa yang bisa diberikan negara untukmu, tapi tanyakan apa yang sudah kau berikan untuk negaramu", entah cocok atau tidak pameo ini untuk kita, mengingat sudah banyaknya pengorbanan rakyat, yang justru jadi ajang korupsi berjamaah.

Ratusan trilyun yang sudah terbukti, bahkan diduga bisa mencapai ribuan trilyun uang pajak kita dikorupsi oleh para  pejabat negeri ini, sungguh sulit mewujudkan pameo yang tersebut di atas itu, sehingga wajar, Surat Edaran Panitia Peringatan HUT Kemerdekaan inipun dibully di media sosial, disebut sebagai pungutan liar, bahkan lebih sadis lagi oleh aktifis PKN dikatakan sebagai pengemis.

Ambil Alih Biaya

Sudah semestinya, Pemerintah Kabupaten berinisiatif untuk mengambil alih pembiayaannya, dengan memasukkan dalam anggaran rutin, melalui Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi, misalnya Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata, sebagai kalender event rutin, tingkat Kabupaten dan Kecamatan.

Dengan simulasi biaya Rp. 174 Juta dikalikan 10 Kecamatan terbesar dan 100 Juta dikalikan 6 Kecamatan yang cakupan wilayahnya lebih kecil, jadikan itu sebagai kalender event Budaya dan Pariwisata, termasuk saat Hari Jadi Blora. Untuk peringatan di tingkat Desa, biarlah itu menjadi anggaran rutin di masing - masing Desa dan Keluarahan yang memeriahkan. Semoga renungan kecil ini, bisa menjadi solusi kebijakan ke depannya. (Rome)