IKLAN


 

Haruskah Mahfud Kena Prank Lagi?

                         Prof. Mahfud MD

"Usai Ganjar Pranowo terpilih diusung jadi Calon Presiden dari PDIP, giliran Calon Wakil Presiden jadi pokok pikiran politik para Ketua Umum, termasuk Presiden Jokowi tentunya yang memberi sinyal beberapa nama, termasuk Mahfud MD, haruskah Menkopolhukam yang getol menyuarakan pemberantasan korupsi itu kena prank lagi?

Tak bisa dipungkiri, betapa menyesakkan dada bagi Mahfud MD, ketika dirinya gagal mendampingi Jokowi, untuk duduk di kursi Republik Indonesia 2, justru di detik - detik akhir penentuannya, dengan sangat berat Jokowi dan penuh penyesalan, harus memilih Kyai Ma'ruf Amin, yang notabene sudah sangat sepuh itu. Tarik menarik politik yang keras dan kejam harus menghempaskan cita - cita Prof. Mahfud MD, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, yang dikenal tegas dan bersih itu.

Beruntung Presiden Jokowi bisa menjalankan tugasnya dengan sebaik - baiknya, meskipun harus terseok - seok dihempas krisis multidimensi akibat Covid 19, dan itu juga tidak lepas dari taktik jitunya dengan merangkul Prabowo Subianto, lawannya di Pilpres 2019 untuk menjadi Menteri Pertahanan, dan memilih Mahfud MD sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan. Cukup mampu meredam ketegangan politik dalam negeri, termasuk kebijakan untuk pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara, di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Baru saja Indonesia bangkit dari keterpurukan ekonomi, serta mampu mengkonsolidasikan dukungan politik dalam berbagai kebijakannya, sehingga Indonesia bangkit menjadi negara yang kuat pertumbuhan ekonominya lebih cepat, muncul krisis baru yaitu pecahnya perang Rusia - Ukraina, yang lagi - lagi berdampak bagi perekonomian global. Indonesia dengan politik bebas aktifnya mampu mengambil peran, turut aktif mengupayakan perdamaian dunia. 

Presiden Jokowi mengguncangkan nama Indonesia di kancah pergaulan dunia, sehingga menjadi rujukan bagi negara - negara dunia ketiga, untuk berani melawan dominasi negara - negara maju, yang telah lama dengan praktek imperialismenya, mengeksploitasi sumber daya alam, dengan menghentikan ekspor bahan mentah mineral - mineral unggulan yang dibutuhkan oleh negara - negara barat, seperti batu bara, nikel dan bauksit yang akan menyusul kemudian.

Yang semua itu, tidak luput dari rapat - rapat yang dibahasnya bersama beberapa Menteri Koordinator senior, salah satunya adalah  Prof. Mahfud MD, selaku Menko Polhukam, sehingga muncul kebijakan - kebijakan politik, ekonomi yang berani, sekaligus antitesa dari Presiden yang menjabat sebelumnya. Melalui kebijakan - kebijakan yang pro rakyat, Mahfud memimpin satuan tugas tim penagihan piutang negara kepada para obligor dana talangan BLBI, para konglomerat yang ngemplang utang negara, yang berbuah ratusan aset bisa disita untuk untuk kas negara.

Akan tetapi, di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi, masih bisa dikatakan jalan di tempat, bahkan Prof Mahfud pernah mengatakan bahwa di masa reformasi ini, jauh lebih menggurita bila dibandingkan dengan jaman orde baru, alias jaman Presiden Soeharto. Dan itu terbukti, dengan adanya dugaan transaksi keuangan yang mencurigakan di Kementerian Keuangan, berdasarkan laporan dari PPATK, yang diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp 349 Trilyun, lebih dari 10% APBN kita.

Melihat kondisi itu, Prof Mahfud, yang juga Ketua Komite Koordinasi Nasional TPPU  itu, meminta kepada Komisi 3 DPR RI untuk mendukungnya membahas dan mensahkan Rancangan Undang - Undang Perampasan Aset bagi pelaku tindak kejahatan korupsi, yang direspon kurang simpatik oleh sebagian Pimpinan Komisi 3 DPR RI, di antaranya adalah Bambang Pacul, disuruh melobby "Boss", yaitu Ketua Umum Partainya, yang sontak menuai kecaman luar biasa dari rakyat kepada Bambang Pacul dan Partainya.

Seakan untuk meredam kemarahan rakyat kepada Partai Banteng Mencereng, dan mencegah blunder itu menjadi bola es yang makin membesar, Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri mengusung Ganjar Pranowo untuk menjadi Calon Presiden, yang bisa menjadi pengobat kemarahan publik akibat ulah sembrono Bambang Pacul, namun diyakini oleh publik, ketegangan ini masih akan berlanjut saat menentukan Cawapresnya, yang mana publik mengidolakan Mahfud untuk berduet memimpin negeri ini.

Publik berharap, Prof Mahfud MD tidak kena prank lagi, seperti Pilpres sebelumnya, titian sukses karier Ganjar Pranowo di bidang politik dan pemerintahan, akan terasa klop jika didampingi oleh Wakil Presiden yang Pakar Politik Hukum dan Ketata Negaraan, yang hingga saat ini diyakini, Prof Mahfud adalah sosok yang ideal, bersih dan memiliki integritas tinggi untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, meneruskan perjuangan Jokowi di masa yang akan datang. (Rome)

Posting Komentar

0 Komentar