Bahas Ekonomi Jepara, Para Mantan Pejabat Rutin Bertemu

Ajang silaturahmi dan dialog mantan Anggota Dewan Jepara dengan mantan Bupati Jepara rutin digelar (dome)

Silaturahmi Mantan Pejabat

Jepara, ME - Para mantan Pejabat Jepara gelar pertemuan, mantan anggota DPRD Jepara dan mantan Bupati Jepara, pada Selasa (4/9/2022), forum silaturrahim yang dilaksanakan rutin ini, sekaligus untuk ajang dialog. 

Isu penting yang diangkat adalah kondisi ekonomi masyarakat Jepara, yaitu akibat naiknya harga BBM bersubsidi, dan Ranperda RTRW yang saat ini menuju proses paripurna, diharapkan agar tidak mengabaikan sisi kehidupan sosial serta keagamaan masyarakat Jepara.

Forum silaturahim para mantan Dewan dan mantan Bupati Jepara, pada prinsipnya, adalah untuk memberikan saran dan motivasi pada kinerja Pemkab Jepara yang saat ini dipimpin oleh PJ Bupati Jepara, Edy Supriyanta. Sehingga forum tersebut berharap agar Pemkab Jepara segera melakukan langkah nyata, khususnya untuk kaum petani.

"Apa yang menjadi kebutuhan mendesak para petani, segera dapat diakomodir dan selalu dikawal, sehingga tidak menjadi pekerjaan rumah yang berkelanjutan" terang Akhlis Junaidi mantan DPRD saat ditemui Monitor Ekonomi.

Akhlis Junaidi, Mantan Anggota DPRD Jepara dari Partai Demokrat

Bahas Ranperda RTRW

Permasalahan yang tak kalah penting ikut dibahas, adalah Ranperda RTRW yang saat ini masih digodok di DPRD Jepara, yang sedianya segera diparipurnakan. Forum silaturahim, bersikap sangat kritis, menggarisbawahi agar proses Ranperda RTRW tidak mengedepankan ego.

"Artinya rekan - rekan di Dewan dan Eksekutif mengedepankan obyektifitas, meninggalkan kepentingan pribadi.

Berbasis pada kepentingan yang lebih luas, bermuara pada masyarakat secara umum" imbuhnya.

Dalam hal ini, Akhlis Junaidi, yang kini menjadi Ketua DPC HKTI Jepara, menerangkan agar Pemkab Jepara harus benar - benar siap, dengan hadirnya industrialisasi, kehidupan masyarakat Jepara secara signifikan terangkat kesejahteraannya. 

Sebagai kilas balik bahwa wilayah ekonomi strategis yang telah berjalan di Pecangaan, ada 3 Kecamatan dapat dijadikan tolok ukur awal, sebagai dasar acuan sebelum melangkah pada kebijakan tata ruang industri.

Minta Lakukan Pemetaan

Akhlis yang mantan Anggota Dewan Demokrat ini menambahkan, dari yang telah berjalan tersebut hendaknya segera dilakukan pemetaan, apa yang menjadi permasalahan dan kebutuhan masyarakat Pecangaan di wilayah ekonomi strategis saat ini, dan apa yang belum dilakukan pihak Pemkab Jepara.

"Alih - alih hadirnya para investor dapat memberikan kontribusi signifikan pada masyarakat, yakni menciptakan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan, justru yang berjalan sebaliknya!" tegasnya.

Sementara itu Ketua KBMD (Keluarga Besar Mantan Dewan) Zainuri Toha, mengingatkan untuk tidak meninggalkan segi sosial dan keagamaan. Menurutnya, efek negatif dari industrialisasi, bisa membawa pengaruh terhadap tingginya angka perceraian, dan kurangnya perhatian dalam penyediaan fasilitas keagamaan.

"Komunikasi, dialog, duduk bersama menjadi keharusan sebagai langkah solusi." ujarnya.

Data Penerima BLT

Terkait bantuan langsung tunai (BLT) Pemerintah Pusat atas dampak dari kenaikan BBM yang telah digelontorkan melalui Kantor Pos, juga disorot validitas data penerima yang telah terverifikasi, terutama data dari Pemerintah Desa, menurut Akhlis perlu banyak penyesuaian.

"Jadi selama ini data Pemdes, masih perlu banyak penyesuaian. Harus berani membuka diri, dan bersedia untuk diberikan masukan, kritikan mengenai data - data yang ada sekarang. Ini menjadi sangat penting,  yang ditunggu tunggu masyarakat Jepara. Agar Jepara maju, berakhlak dan menjadi lebih baik" urai Akhlis Junaidi menutup wawancara dengan Monitor Ekonomi. (Dome)