Demonstrasi Di KPK
Jakarta, ME - Jajaran pengurus dan anggota Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila (MPC PP) bersama LSM Pemantau Keuangan Negara, dan Capraga Blora - Pati gelar demonstrasi ke Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi di Jakarta, hari ini Senin (22/8/2022), selain berorasi di halaman KPK, mereka juga mengajukan bukti - bukti tambahan untuk melengkapi laporan sebelumnya di KPK.
Beberapa video demonstrasi diunggah ke media sosial oleh mereka, untuk menunjukkan kesungguhan mereka dalam membongkar kecurangan seleksi Perades di Blora dan Pati, termasuk pertunjukan seni barongan yang dibawa langsung dari Blora, dan ditampilkan untuk menarik perhatian warga DKI Jakarta, dengan harapan KPK bisa serius membongkar dugaan jual beli jabatan Perades tersebut.
"Kami berangkat kemarin dari Blora (21/8/2022), bersama rombongan dua bus dan membawa barongan untuk berdemo di sini, kami menuntut agar KPK segera turun ke Blora, bongkar kecurangan perades, tangkap dalangnya," ungkap Munaji, Ketua MPC Pemuda Pancasila Blora.
Alat Bukti Tambahan
Di saat yang sama, Tim Penasehat Hukum Pemuda Pancasila, Rizka Abdurrahman, SH, MH, dengan didampingi Seno Margo Utomo dari PKN dan Capraga Blora - Pati dalam rilis videonya menyampaikan telah memberikan beberapa data atau dokumen tambahan sebagai alat bukti, atas laporan PKN sebelumnya.
"Hari ini kami perwakilan dari DPW Pemuda Pancasila Jawa Tengah, dari BPPH PP Jateng, memberikan pengaduan pelaporan atas dugaan kecurangan seleksi Perades oleh Pemerintah Kabupaten Blora dan Pemerintah Kabupaten Pati, sekaligus memberikan beberapa dokumen penunjang dan alat bukti atas dugaan tersebut, dan alhamdulillah telah diterima oleh Dani dari bagian penerimaan pengaduan masyarakat," ungkap Rizka
Dugaan Keterlibatan Bupati
Di saat yang sama, Seno Margo Utomo juga mengungkapkan beberapa bukti pengakuan dari beberapa orang Kepala Desa yang menyelenggarakan seleksi Perangkat serentak yang lalu, yang menyatakan dugaan.Bupati Blora turut terlibat dalam kecurangan seleksi Perangkat tersebut
"Aduan ini adalah laporan keempat, setelah tiga pengaduan sebelumnya diterima KPK, kami akan menyampaikan informasi baru dari beberapa Kades yang menyebutkan keterlibatan Bupati Blora dalam dugaan jual beli jabatan Perangkat Desa, dan kami berharap KPK segera menindaklanjutinya," ungkapnya.
Dalam vidoe tersebut pelapor juga menunjukkan surat tanda bukti penerimaan laporan pengaduan masyarakat yang dikeluarkan dari lembaga anti rasuah tersebut, atau yang biasa disebut KPK. Saat dikonfirmasi kepada Bupati Arief Rohman, melalui pesan layanan whatsappnya, hingga berita ini diturunkan belum sempat terbaca, meski pesan konfirmasi sudah terkirim. (Rome)
0 Komentar