 |
| Pertemuan Sentani Kecamatan Jati masih membahas terkait pupuk bersubsidi, Kartu Tani dan E RDKK |
Pertemuan Sentani Jati
Blora, ME - Harga eceran tertinggi (HET) merupakan perbuatan pemerintah, (bestuurhandeling) sebagai salah satu contoh intervensi negara dalam rangka mewujudkan hak konstitusional atas kedaulatan pangan warganya. Isu tersebut masih dibahas seputar permasalahan distribusi pupuk, harga diatas HET, Inthil Inthil, dan Kartu Tani.
Sentani Kecamatan Jati, bersama Anggota Kelompok Tani, Pemerhati pertanian, kembali beraksi, berkumpul untuk berdiskusi terkait pupuk bersubsidi di Kabupaten Blora, di salah satu tempat tokoh masyarakat Kecamatan Jati, yang biasa dipanggil Greg, pada hari Minggu (14/02/2021).
Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, pemerintah mempunyai pedoman dalam menetapkan kebijakan stabilisasi harga pupuk beserta komoditas pangan.
Kebijakan tersebut bertujuan menstabilkan harga pupuk beserta harga hasil pertanian, mengurangi ketidakpastian petani dan menjamin konsumen sehingga setiap warga negara akan memperoleh haknya atas pangan yang cukup dengan harga yang wajar.
Lika Liku Penyelewengan
Namun fakta di lapangan berbeda, seperti diungkap oleh Yutadi, anggota Kelompok Tani dari Desa Gabusan yang mengatakan, tidak mendapatkan kouta pupuk yang seharusnya diterima.
"Kouta pupuk yang mengambil Ketua Kelompok Tani, biasanya satu zak pupuk bersubsidi itu, kami bagi dengan petani lain ada dua, ada tiga bahkan dibagi berempat." ungkapnya.
Berbeda permasalahannya dengan kelompok tani Desa Bangkleyan, yaitu Agus Purnomo, yang juga anggota Kelompok Tani, dia mengungkapkan Kartu Tani ini, selalu dibawa oleh Ketua Kelompok Tani dan yang mengambil pupuk, adalah Ketua Kelompoknya.
"Jika ada yang meminta kartu taninya, di takut - takuti tidak mendapatkan pupuk bersubsidi, padahal Kartu Tani tersebut, adalah hak petani dan mestinya yang bawa petani sendiri, dan harga pupuk bersubsidi itu, juga lebih tinggi dari HET." ujarnya.
Mekanisme Kartu Tani
Lain dengan petani dari Desa Jegong, Budi Yono menyampaikan bahwa para petani Desa Jegong, masih belum banyak yang tahu terkait Kartu Tani, bagaimana mekanisme membuat Kartu Tani dan apa itu RDKK. Setali tiga uang, Ariyanto petani dari Desa Bangkleyan membenarkan persoalan Kartu Tani tersebut.
"Dari 340 petani dukungannya, baru 80 masuk Kelompok Tani dan baru 80 kartu tani mendapatkan itupun yang bawa Ketua Kelompok Tani, " ungkapnya, "Masih ada lagi permasalahan, terkait petani Hutan (Petani penggarap hutan) apa juga bisa mendapatkan pupuk bersubsidi, " tanya Agus Purnomo.
Sementara itu Pemerhati Tani dari Desa Bangkleyan Suwarno, sangat mengapresiasi adanya pertemuan yang diinisiasi oleh Sentani Kecamatan Jati.
"Kegiatan ini sangat bagus, agar keluhan - keluhan petani bisa dicarikan solusi, dengan bersama - sama, sebagai embrio kegiatan tersebut luar biasa, berharap kedepan Sedulur Relawan Tani (Sentani) lebih tertata rapi," harapnya.
Gerakan Edukasi Petani
Exi Agus Wijaya aktivis pertanian yang juga Koordinator Sentani ini, sebagai moderator di kegiatan diskusi/rembug mengatakan menangkap kondisi dan fakta masih banyaknya petani yang kurang paham, apa itu RDKK dan mekanisme Kartu Tani.
"RDKK apa para petani sudah paham dengan RDKK, belum banyak yang paham apa itu RDKK, termasuk apa, para petani sudah memiliki Kartu Tani, masih banyak yang belum memiliki Kartu Tani," tandas Exi
"Ini harus di benahi bersama sama, petani harus tahu apa RDKK, apa itu Kartu Tani serta bagaimana penggunaan Kartu Tani, kita tahu Kartu Tani sangat istimewa, Pemerintah membuat Kartu Tani untuk mendapatkan pupuk agar hasil pertanian melimpah, jangan diselewengkan oleh pihak - pihak lain, petani harus diberikan edukasi jangan dibodohi atau ditakut - takuti" tegasnya.
Peran Strategis Petani
Lebih lanjut Greg, tokoh masyarakat di Kecamatan Jati yang mendukung gerak Sentani, menghimbau kepada petani, untuk berjuang bangkit melawan sistem yang tidak berpihak kepada petani. Karena menurutnya petani memiliki peran strategis untuk mewujudkan ketahanan Nasional
"Ketersediaan pupuk dan pangan yang cukup, akan menentukan kualitas sumber daya manusia dan stabilitas sosial politik, sebagai prasyarat untuk melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan, pangan merupakan variabel penting yang bisa digunakan untuk memperkuat basis material Negara, sebagai sarana menjalankan fungsi sosial sekaligus penentu keberlangsungan hidup sebuah bangsa, terang Greg tokoh masyarakat ini. (Sentani/me)
0 Komentar