 |
| Pemateri dari Universitas Wahid Hasyim Semarang, Tri Junianto,SH, MH, memaparkan rancangan Perda Inisiatif DPRD Blora tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Badan Usaha Milik Desa dalam public hearing DPRD Blora |
"Dalam rangka penyusunan Ranperda Inisiatif DPRD tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Badan Usaha Milik Desa, Anggota DPRD Blora Dapil 5, selenggarakan publik hearing (Dengar Pendapat), untuk menyerap aspirasi dari masyarakat"
 |
| Empat Anggota DPRD Blora dari Dapil Blora 5, Lina Hartini (PDIP), Aditya Chandra (Nasdem), Ali Uddin, dan Mukhlisin dari PKB melaksanakan public hearing terkait Ranperda Inisiatif DPRD Tahun 2020 tentang RPPLH dan Bumdes |
Publik Hearing DPRD
BLORA, ME - DPRD Blora dari Daerah Pemilihan Blora 5, menggelar public hearing terkait penyusunan Rencana Peraturan Daerah tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan Badan Usaha Milik Desa, di Pendopo Kecamatan Tunjungan, pada Senin (20/7/2020) kemarin.
Hadir dalam public hearing tersebut, Lina Hartini, dari PDIP, Aditya Chandra, dari Nasdem, Muhammad Ali Uddin dan Mukhlisin dari PKB, serta Tri Junianto, SH, MH, pemateri dari Universitas Wahid Hasyim, Semarang. Turut hadir, Camat Tunjungan, Bambang Dwi Priyono, Kapolsek Tunjungan, AKP Budiono, SH, Danramil Tunjungan, Kades Kedungringin, Hadi ST, Kades Keser, Sarjono, Kades Kedungrejo, Sutana, Kades Sitirejo, Mustafidah, Kades Adirejo, dan Kades Sukorejo, Sutrisno, beserta para Pendamping Desa dan Pengelola BUMDes.
Serap Aspirasi Masyarakat
Politisi dari PDIP, Lina Hartini menyampaikan dalam sambutannya, tujuan dari public hearing tersebut adalah untuk menyerap aspirasi masyarakat, baik berupa masukan maupun kritikan.
"Tujuan dari public hearing ini adalah, untuk memberikan kesempatan kepada warga masyarakat, untuk memberikan masukan dan kritikan sekaligus menyerap aspirasi dalam penyusunan Ranperda inisiatif tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) dan Badan Usaha Milik Desa, agar sesuai dengan harapan dan bermanfaat bagi masyarakat semuanya," paparnya.
Pemateri Dari Akademisi
Sementara itu, Tri Junianto, SH, MH, pemateri dari Universitas Wachid Hasyim, Semarang, menemukan kejanggalan dalam penyusunan Perda yang telah ada, untuk itu Ranperda Inisiatif tersebut, akan dijadikan dasar untuk para Anggota Legislatif Blora, untuk menyempurnakan.
"Dalam perda yang sudah ada tidak diatur sanksi - sanksi, apabila terjadi pelanggaran terhadap Perda sebelumnya, tidak akan memberikan efek jera, ini sangat aneh, mestinya ada itu bentuk sanksi atau denda, agar masyarakat dan Pemerintah itu sendiri bisa mentaatinya, oleh karena itu, perlu dilaksanakan publik hearing, agar masyarakat tahu, dan bisa memberikan masukan, untuk penyempurnaan," paparnya.
Isu BUMDes Dominan
Terkait dua materi Ranperda Inisiatif DPRD Blora yang dibahas di atas, isu tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi paling dominan dibahas oleh para peserta. Sudarwanto, pengelola BUMDes Sukorejo misalnya, berharap Bumdes bisa mendapatkan kesempatan mengelola pengadaan bantuan pangan non tunai, seperti yang dilaksanakan oleh E Warong, yang disupplay barangnya dari rekanan luar, untuk menyerap potensi Desa.
"Kami berharap, BUMDes bisa melaksanakan pengadaan pangan yang dibutuhkan dalam bantuan sosial pangan, untuk menyerap hasil - hasil pertanian, peternakan dari warga Desa setempat, jangan dimonopoli oleh pihak luar, yang kadang kualitasnya tidak baik," ujarnya.
Sementara itu Ali Uddin, dari PKB berharap Bumdes dalam usahanya tidak menyaingi pengusaha setempat, tetapi lebih diutamakan usaha - usaha yang inovatif, yang tidak ada di Desa tersebut, dan BUMDes harus berorientasi profit.
"BUMDes harus cerdas dan inovatif, jangan sampai kehadirannya, justru menimbulkan masalah dengan pengusaha lokal yang ada di Desa setempat, dan harus berorientasi profit, yaitu bisa meraih keuntungan sebesar - besarnya, dengan modal sekecil - kecilnya, misalkan penyediaan lahan parkir dan pengembangan pariwisata Desa," tandasnya. (Rome)
0 Komentar