IKLAN


 

Arwani Thomafi : "Kami Sudah Desak Pemerintah Penuhi Janji"

Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Mohammad Arwani Thomafi dari PPP melaksanakan kunjungan ke BKD Kabupaten Blora membahas isu PPPK  (Rome)

"Wakil Ketua Komisi 2, DPR RI dari PPP, H. Mohammad Arwani Thomafi laksanakan kunjungan kerja di Blora, untuk mendengar masukan terbaru terkait isu  persoalan PPPK di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Blora,"

Wakil Bupati Blora, H. Arief Rohman, MSi (kiri) bersama Plt Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Blora, Heru Eko Wiyono  mendampingi Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Mohammad Arwani Thomafi dari PPP

Kunjungan Kerja Di Blora
BLORA, ME - Satu hari penuh, Wakil Ketua Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. dari Partai Persatuan Pembangunan. Sesuai dengan tupoksinya sebagai, Anggota Legislatif, Pengawas dan Anggaran, di Komisi 2, H. Mohammad Arwani Thomafi mengunjungi beberapa Instansi di Kabupaten Blora, salah satunya adalah Badan Kepegawaian Daerah, pada hari Rabu ini (29/7/2020), didampingi oleh Wakil Bupati Blora, H. Arief Rohman, MSi.

Di Gedung Pertemuan Kantor Badan Kepegawaian Daerah, isu terkait nasib Calon PPPK kembali mengemuka. Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Heru Eko Wiyono, bahwa PPPK di Blora sudah turun Peraturan Presiden, tinggal aturan penggajiannya.

"PPPK Blora sudah turun Perpresnya, tinggal menunggu Perpres terkait penggajiannya, padahal kami sudah menganggarkan dua tahun yang lalu, namun belum bisa dicairkan, karena tidak ada Perpresnya, kami masih menunggu itu," ungkapnya.

DPR Desak Pemerintah
Menanggapi hal itu, Gus Aam, panggilan akrab Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Mohammad Arwani Thomafi, mengatakan bahwa pihaknya sudah sering membahas persoalan tersebut, dengan Kementerian Pembinaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi, Cahyo Kumolo dan Kementerian Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati, dalam rapat - rapat Komisi.

"Kami sudah mendesak kepada Kemenkeu, Sri Mulyani Indrawati, kenapa persoalan PPPK sudah satu setengah tahun, kok tidak selesai - selesai, kami katakan bahwa Pemerintah Pusat punya janji hutang, yang harus dipenuhi, terkait PPPK ini, kami terus memperjuangkan ini, dan saya siap menampung aspirasi dan masukan dari para PPPK Blora," ungkapnya.

Keresahan PPPK Blora
Salah seorang PPPK dari Blora, Agus berharap, DPR RI bisa memperjuangkan nasib para PPPK yang berjumlah 151 ribu orang, dan meminta agar perekrutan CPNS bisa diprioritaskan untuk PPPK.

"Kami minta DPR RI Komisi 2, melalui Pak Arwani Thomafi, bisa membantu kami, saat ini gaji kami, berasal dari UMK, Kabupaten Blora, sekitar Rp. 1,08 Juta, dan untuk seleksi CPNS diambil dari PPPK," ungkapnya.

Politisi dari Partai Ka'bah itu pun, berujar akan membahasnya dengan Kementerian terkait, agar masalah tersebut bisa selesai.

"Semua masukan telah kami catat, dan akan kami prioritaskan untuk dibahas dengan Pemerintah Pusat," tandasnya. (Rome)

Posting Komentar

0 Komentar