Kisah Sedih Soal Pupuk, CSR Hingga Jalan Blungun

Suasana Telekonfren Musrenbang Kabupaten Blora 2021 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Blora (Rome)


HM Warsit
Politisi Hanura
Musrenbang Blora 2021
Sementara itu, beberapa anggota DPRD Blora, termasuk HM. Warsit,  Politisi dari Partai Hanura, dalam telekonfren Musrenbang Kabupaten Blora 2021, menyampaikan beberapa poin permasalahan terkait, kelangkaan pupuk, Dana Corporate Social Responsibility (CSR), kebencanaan, serta kondisi infrastruktur jalan Kabupaten Blora.

"Ibarat ayam diternak di lumbung padi, tapi mati kelaparan, pupuk ada kelangkaan, harus ditelusuri kemana ini larinya, kasihan petani kita kalo gak ada pupuk, adapun harganya pasti mahal, selain itu,
Blora ada kerjasama dengan Pertamina dan perusahaan besar lainnya, kenapa tidak dimanfaatkan CSRnya, dan untuk penanggulangan Covid ini, DPRD rela anggarannya digeser untuk ini", ungkapnya, sekaligus meminta Pemkab membantu benih tanaman buah, bagi masyarakat yang sudah mendapatkan persetujuan dari Perhutani.

Anggaran Kebencanaan
Sedangkan Supardi, politisi Partai Golkar ini mengkritisi mengenai pembangunan infrastruktur jalan, serta menanyakan agenda kedepan setelah pandemi Corona ini berakhir.

"Anggaran kebencanaan harus ditingkatkan, karena Blora juga daerah rawan bencana, terutama kebakaran, kekeringan, banjir dan angin ribut, termasuk wabah penyakit, virus Corona dan demam berdarah juga pandemik di Blora, perlu penanganan serius," papar politisi Golkar dari Bogorejo ini.

Warga Desa Blungun terpaksa harus mengatasi sendiri kondisi jalan menuju desanya yang buruk 

Tak Serius Tangani
"Masih soal jalan, selama saya 12 tahun turun di Desa Blungun belum ada penanganan serius pada akses jalan, padahal antara Nglobo-Blungun ada sekitar 3700 jiwa, yang ketika hujan seperti ini sangat-sangat tidak layak untuk dilewati, mengapa sama sekali tidak tersentuh bahkan terkesan dianak tirikan, saat ini mereka berusaha sendiri, ndandani jalan sendiri", tambah Santoso Budi Susetyo, Politisi PKS asal Jepon ini.

Tanggapan Bupati
Mendapatkan kritikan tersebut, Bupati Blora, Djoko Nugroho meminta Dinas Pertanian untuk mengecek secara langsung kondisi lapangan terkait kelangkaan pupuk tesebut.

"Kebutuhan pupuk harus dijaga betul, ketahanan pangan adalah hal yang utama. Alhamdulillah, panen raya beras berkecukupan, tapi dalam kondisi seperti ini, kita harus benar-benar menjaga ketahanan pangan", tegas Kokok dalam menyikapi pertanyaan para anggota Dewan.

Masih Gagap 
Dalam session tanya jawab banyak dikeluhkan akan kelemahan sistem video streaming ini, dikarenakan teleconference terlalu singkat. Bahkan bisa dikatakan baru kali ini Blora melaksanakan sistem ini, sehingga banyak sekali kekurangannya.

Banyak pertanyaan dari anggota dewan yang belum semuanya dijawab oleh Bupati dan bahkan pertanyaan dari anggota dibatasi, selain itu terkadang saat teleconference berlangsung kerap ada gangguan sehingga pendengaran kurang jelas, keluh salah satu anggota DPRD Kabupaten Blora. (Rome)

Posting Komentar

0 Komentar