 |
| Telekonferensi Musrenbang Blora Tahun 2021 juga dilaksanakan di Gedung DPRD Blora, tampak seluruh anggota Dewan menyimak jawaban Bupati Blora atas usulan dari HM Warsit terkait kelangkaan pupuk untuk petani di wilayah Blora Selatan (Rome) |
"Musrenbang Blora Tahun 2021 kali ini dilaksanakan dengan cara berbeda, untuk menyikapi sekaligus pencegahan Covid 19, Bappeda Blora gelar telekonferensi di 7 titik, isu Covid 19 pun menjadi trending topik pembahasan"
Musrenbang Blora 2021
BLORA, ME - Ada yang berbeda dengan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Blora untuk tahun Anggaran 2021. Dengan Metode telekonferensi atau komunikasi jarak jauh, harus dilakukan untuk menyikapi sekaligus memutus mata rantai penyebaran virus Corona di Blora.
Kepala Bappeda Kabupaten Blora, Samsul Arief, mengungkapkan alasannya, adalah untuk melaksanakan protokol kesehatan pencegahan Covid 19 di Blora.
"Kami laksanakan pembahasan materi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten Blora ini, dengan metode jarak jauh, atau telekonferensi, namun disiarkan secara hidup, di 7 titik, yaitu di Pendopo Rumah Dinas Bupati, Bappeda Blora, Ruang Sidang Paripurna DPRD Blora, dan di eks Kawedanan Blora, empat titik," paparnya kepada Monitor Ekonomi, pada hari Rabu pagi (8/4/2020).
Penanganan Covid 19
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Blora, Komang Gede Irawadi dalam pidato sambutannya, juga menyampaikan terkait penanganan Covid 19 dan penganggarannya.
"Kami selaku Pemerintah Kabupaten Blora akan menangani dengan sungguh - sungguh dampak dari Covid 19 ini, baik untuk protokol kesehatannya maupun dampak sosial ekonomi yang terjadi pada pelaku usaha di Blora, dan telah dilakukan penggeseran anggaran yang cukup signifikan, untuk membantu warga Blora seluruhnya," jelasnya dari Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora.
Selanjutnya Bupati Blora, Djoko Nugroho juga menyampaikan upaya Pemerintah Kabupaten Blora, dalam penanganan Covid 19, yang harus menunda pelaksanaan proyek - proyek yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK), karena ditarik pusat.
"Saya minta maaf, beberapa proyek strategis jalan yang dibiayai dari DAK sebesar Rp 56 Milyar ditunda, dananya ditarik kembali ke Pusat, untuk pembiayaan pencegahan wabah Covid 19, namun Pemkab Blora juga sudah mempersiapkan anggaran untuk pencegahan virus Corona ini," ucapnya.
Respon Usulan Relaksasi
Dalam sesi dialog, Bupati Blora merespon dengan baik usulan peserta telekonferensi dari beberapa LSM Blora. Sujalmo, Tokoh Pemerhati Kebijakan Pemerintah, mengusulkan pembangunan saluran air dan pengolahan sanitasi limbah Pasar Sido Makmur, agar terlihat bersih dan sehat, serta bebas dari banjir.
"Akan kami catat dan dilaksanakan oleh OPD terkait, ini bagus sekali usulannya, bisa ditindaklanjuti," ujar Orang Nomor Satu di Blora ini.
Kemudian usulan dari LSM Indes, yang mengajukan beberapa poin terkait penanganan dampak Covid 19, yang membuat ekonomi masyarakat menjadi babak belur, akibat dari himbauan pelaksanaan protokol Covid 19.
"Usul kami adalah relaksasi untuk penundaan pembayaran kredit dari Bank milik BUMD Blora, karena kondisi ekonomi yang lesu dan pendapatan terus merosot, kemudian pemberdayaan UMKM jasa penjahit untuk membuat 1 juta masker kain, dan pelaksanaan padat karya tunai," usul R. Kurniadi, dari LSM Indes Blora.
Bupati merespon dengan baik usulan tersebut, namun hanya bisa menerima dan menindaklanjuti terkait relaksasi pembayaran kredit dari Bank milik BUMD.
"Saya bisa menerima usulan relaksasi tersebut, dan itu juga sesuai dengan arahan dari Presiden dan Gubernur, untuk melakukan relaksasi bagi debitur yang mengalami penurunan pendapatan akibat dari wabah Covid 19 ini, tapi untuk pegawai tidak bisa karena mereka sudah langsung dipotong, ada Covid maupun tidak mereka tetap terima gajinya." tandas Pak Kokok, panggilan akrab Bupati Blora. (Rome)
0 Komentar