 |
| Pimpinan DPRD Blora dan Bupati Blora menandatangani Berita Acara Persetujuan atas Sidang Paripurna terkait RAPBD Blora Tahun Anggaran 2020 dan 8 Ranperda, Sidang Paripurna dihadiri 43 Anggota Dewan (Foto: Rome) |
"Sidang Rapat Paripurna DPRD Blora, dengan agenda persetujuan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Blora, dan 8 Ranperda berjalan dengan mulus, secara aklamasi telah setuju untuk ditetapkan, oleh 43 Anggota Dewan yang hadir"
 |
| Rapat Paripurna DPRD Blora mengagendakan persetujuan RAPBD Blora Tahun Anggaran 2020 dan 8 Ranperda, yang dihadiri oleh 43 Anggota Dewan, sehingga mencapai kuorum untuk pengambilan keputusan (Foto: Rome) |
Rapat Paripurna DPRD
BLORA, ME - Bertempat di Ruang Sidang Paripurna DPRD Blora, Jalan Ahmad Yani, pada hari Jumat, (29/11/2019), Rapat persetujuan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Blora untuk Tahun Anggaran 2020 ditetapkan. Rapat Paripurna DPRD Blora dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Blora, HM. Dasum, dari PDIP, didampingi seluruh Wakil Ketua, yaitu Siswanto, dari Partai Golkar, Mustopa dari PKB dan Sakijan, dari Partai Nasdem.
"Sidang Paripurna ini telah memenuhi kuorum, dan sah untuk mengambil keputusan, karena dihadiri oleh seluruh anggota Fraksi, yaitu 43 Anggota Dewan," ujarnya, untuk membuka Sidang.
 |
| Bupati Blora H. Djoko Nugroho |
Dalam Rapat Paripurna tersebut, Bupati Blora, H. Djoko Nugroho juga hadir, untuk memberikan jawaban atas pandangan Fraksi yang dilaksanakan pada Sidang Dewan sebelumnya, Rabu (27/11/2019). Dalam pidato jawabannya, Bupati menyampaikan beberapa hal, terkait pembangunan dan pelaksanaan anggaran yang masih belum mencukupi.
"Anggaran kita, saat ini difokuskan untuk membangun perkantoran dan wajah Kota Blora, karena masih lebih dari 40 persen habis untuk belanja pegawai, sedangkan untuk infrastruktur sudah diamanatkan sebesar 25 persen, sisanya habis dibagi - bagi untuk OPD yang lain, tahun depan (2020), kita akan laksanakan Pilkada, anggarannya juga besar, kita harus sesuaikan skala prioritasnya," paparnya.
Persetujuan 8 Ranperda
 |
| Ketua Baper Perda DPRD M. Muchklisin, PKB |
Usai pidato jawaban Bupati, dilanjutkan laporan hasil rasionalisasi APBD 2020, oleh Yuyus Waluyo, dari Partai Nasdem. Dalam laporannya disampaikan pendapatan dan belanja Daerah untuk tahun depan.
"Total APBD kita adalah sebesar Rp. 2,2 Trilyun, dengan defisit belanja Rp. 47 Milyar yang akan ditutup dari pembiayaan netto, sehingga mencapai Silpa sebesar Rp. 0,- atau nihil" ungkapnya.
Berikutnya dilanjutkan oleh laporan Ketua Baper Perda Blora, M. Muchklisin, dari PKB. "Menyampaikan hasil kerja Pansus DPRD Blora, yang membahas 8 Ranperda terkait, yaitu Ranperda Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak penyandang disabilitas, Ranperda Penyelenggaraan Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Ranperda Perusahaan Perseroan Daerah, PT Blora Patra Energi, Ranperda Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat, Bank Blora Artha, Ranperda tentang Inovasi Daerah, Ranperda Pencegahan dan Penanganan Bahaya Kebakaran, Ranperda tentang Penanggulangan HIV dan AIDS, dan terakhir Ranperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah PT Blora Patragas Hulu," paparnya.
 |
| Ketua Difabel Blora Mustika M. Abdul Ghofur |
Ketua Difabel Blora Mustika, Muhammad Abdul Ghofur, mengaku lega. Perjuangan aspirasi mereka, untuk mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak yang sama, untuk para penyandang disabilitas telah terwujud. Dengan disetujuinya Ranperda tersebut oleh seluruh Anggota Dewan dalam Rapat Paripurna tersebut.
"Alhamdulillah, kami merasa lega dan mengapresiasi kinerja dari Dewan, yang mau melaksanakan aspirasi kami, selanjutnya kami akan mengawal dan bertemu dengan Bupati dan jajaran eksekutif untuk membahas pelaksanaan teknisnya, yang akan diatur dalam Peraturan Bupati," ujarnya kepada para awak media. "Sebagai langkah awal nanti, kami meminta agar ada pendataan konkret terkait jumlah sebenarnya para penyandang disabilitas, karena menurut data BPS tahun 2012, jumlahnya cukup besar, yaitu sekitar 16 ribu jiwa, sementara data dari Dinsos hanya 1000an, ini jelas njomplang dan perlu pendataan ulang, dan rata - rata keluarga mereka berada dibawah garis kemiskinan semua" ungkapnya (Rome)
0 Komentar