Salah satu calon kepala desa yang kalah dalam pertarungan pemilihan kepala desa tahun 2013 lalu, Sukirno mengungkapkan, sebenarnya jika para calon sportif untuk tidak melakukan politik uang, biaya pencalonannya tidak telalu besar.
Setiap calon hanya membutuhkan dana sekitar belasan juta saja. Namun seringkali komitmen untuk tidak melakukan politik uang dilanggar demi memenangkan pemilihan.
“Jika seluruh calon melaksanakan komitmen yang sudah disepakati, biaya yang dikeluarkan untuk mengikuti pemilihan kepala desa tidak terlalu tinggi, hanya berkisar Rp. 20-35 juta saja tergantung pada kemampuan ekonomi calonnya,” katanya saat dihubungi Monitor Ekonomi beberapa waktu lalu.
Ia menjelaskan, saat mengikuti pemilihan kepala desa, uang yang dikeluarkannya tidak lebih dari Rp. 20 juta. Dirinya hanya membayar uang pendaftaran sebesar Rp. 10 juta, biaya untuk melengkapi persyaratan sebesar Rp. 500 ribu, biaya atribut untuk sosialisasi sebesar Rp. 500 ribu serta biaya untuk tirakatan menjelang pemilihan sebesar lebih kurang Rp. 5 juta.
Biaya terbesar yang dikeluarkannya hanya pada saat malam menjelang hari pemilihan. Pasalnya, dirinya beserta tim sukses melakukan tirakatan di rumah dengan mengundang warga serta simpatisan. Sebagai calon kepala desa, dirinya harus menyediakan makanan dan minuman untuk menjamu warga yang datang ke rumahnya.
“Biaya yang paling banyak hanya pada saat tirakatan saja. Saya mengeluarkan uang sekitar Rp. 5 juta untuk menjamu seluruh simpatisan dan pendukung saya yang hadir ke rumah,”ucapnya.
Sukirno mengungkapkan, namun dalam prakteknya, komitmen untuk tidak melakukan politik uang ini seringkali dilanggar oleh calon kepala desa. Calon kepala desa yang ekonominya cukup kuat bisa melakukan politik uang demi memenangkan pemilihan. Politik uang tersebut memang tidak secara langsung diberikan oleh calon kepada masyarakat. Biasanya, calon-calon yang melakukan politik uang ini memberikan uang kepada warga melalui kader.
Calon Kepala Desa Keluhkan Mahalnya Biaya Pilkades
Bakal calon (Balon) Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Blora mulai resah dengan mahalnya biaya pencalonan yang harus mereka keluarkan.
Untuk membiayai semua keperluan pencalonannya, seorang kandidat minimal harus menyiapkan anggaran Rp. 100 juta.
Tingginya biaya yang harus dikeluarkan calon kades itu pada umumnya untuk keperluan sosialisasi serta iuran untuk penyelenggaraan Pilkades. Dalam Pilkades ini biaya penyelenggaraannya dibebankan kepada kandidat kendati Pemkab Blora telah menggelontorkan bantuan Rp. 27 juta per desa, dalam Pilkades serentak yang akan digelar pada 4 Agustus mendatang.
Salah satu Balon Kades mengatakan jauh sebelum mendaftar ke Panitia Pilkades, pengeluaran harian dirinya rata-rata Rp. 500 ribu. Selain itu, biaya iuran Pilkades sebesar Rp. 50 juta yang dibebankan kepada calon Kades. Belum lagi keperluan mendadak yang biasanya setiap hari selalu ada.
"Setiap hari banyak tamu yang datang. Kalau dilihat, beragam motivasi atas kedatangan mereka ini. Ada yang benar-benar murni memberikan dukungan, tapi tidak sedikit yang mencoba memanfaatkan situasi," ujarnya.
Ia mengaku sedikit pun tak menyangka jika ongkos politik begitu besar. Tadinya, dia hanya mengandalkan idealisme bahwa dalam pesta demokrasi tidak semuanya harus berurusan dengan biaya. "Sebab masyarakat yang dihadapinya telah memiliki kedewasaan berpolitik. Tapi ternyata faktanya berbanding terbalik dengan yang kita pikirkan," cetus dia.(Ely)
0 Komentar