Pemeriksaan Kesehatan di RSU Dipersoalkan

Ilustrasi cek kesehatan. Foto: Thinkstock

" Kami yang desanya jauh dari Kota, bahkan harus lewat Ngawi untuk datang ke RSU, sampai disana ngantri, ternyata sudah ditutup pelayanannya, hanya sampai jam 11, ini bagaimana, kami minta agar kebijakan ini dievaluasi, jangan kaku begini," ungkap Kades incumbent dari wilayah Blora Selatan.

Pilkades Serentak
Memasuki tahapan Pendaftaran Pemilihan Kepala Desa di 244 Desa se Kabupaten Blora, yang akan diselenggarakan pada bulan Agustus yang akan datang, di tahun ini. Beberapa bakal calon Kepala Desa berbondong - bondong mengurus administrasi persyaratan agar dapat berlaga di Pemilihan Kepala Desa yang biasa disebut Pilkades. Salah satu persyaratan itu adalah pemeriksaan kesehatan untuk meminta Surat Keterangan Kesehatan dari yang bersangkutan.

Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan kali ini dipusatkan seluruhnya di Rumah Sakit Umum R. Soetijono dan Rumah Sakit Umum Cepu. Berbeda pada Pilkades yang lalu, yaitu Surat Keterangan Kesehatan bisa didapatkan dari Puskesmas terdekat, dari masing-masing calon itu berada. Sehingga hal ini dikeluhkan oleh calon Kades yang domisilinya jauh dari Kota, tempat Rumah Sakit yang ditunjuk.

Kebijakan kaku
Beberapa Kades menyesalkan kebijakan pemeriksaan kesehatan yang tidak efektif dan efisien. " Kami yang desanya jauh dari Kota, bahkan harus lewat Ngawi untuk datang ke RSU, sampai disana ngantri, ternyata sudah ditutup pelayanannya, hanya sampai jam 11, ini bagaimana, kami minta agar kebijakan ini dievaluasi, jangan kaku begini," ungkap Kades incumbent dari wilayah Blora Selatan.

Setali tiga uang, Kades yang lain juga menyampaikan bahwa sebagai Kepala Desa, juga pelayan masyarakat diharapkan tidal terganggu. " Jangan sampai kami dianggap oleh masyarakat kami, hanya mementingkan urusan pencalonan pribadi, sementara pelayanan terganggu, apa tidak Ada koordinasi dengan PMD untuk memisahkan pelayanan, soalnya kalo dicampur kasihan masyarakat juga," tambahnya.

Saat dikonfirmasi apakah sudah mendapatkan sosialisasi terkait teknis pelayanan kesehatan tersebut, diungkapkan hanya sosialisasi global saja. " Untuk sosialisasi teknis detailnya tidak ada," ungkapnya.

Hariyanto, Kepala Dinas PMD Blora mengungkapkan akan segera mengkoordinasikan dengan Stake Holder yang terkait. (Rom)