PENINGKATAN KAPASITAS TPK BERSERTIFIKASI

Salah satu proyek infrastruktur sarana dari Dana Desa

Pelaksanaan Proyek Dana Desa
Blora-ME, Dengan digelontorkannya Dana Desa empat tahun berturut - turut (2015 - 2018) dengan jumlah total Rp. 180 Trilyun, yang bertujuan untuk membangun sarana prasarana kebutuhan vital perdesaan, seperti jalan, jembatan, saluran irigasi tersier, saluran rumah tangga lingkungan Desa, Pusat Ekonomi seperti pasar desa bahkan sarana olahraga berupa gedung dan lapangan, yang dilaksanakan dengan sistem padat karya tunai, untuk menyerap tenaga kerja dari Desa masing - masing, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa itu sendiri, jadi tidak boleh diborongkan, namun kualitasnya harus tetap dijaga agar sesuai dengan ketentuan.


Kualitas Pelaksana Perlu Diperhatikan
Dari seluruh proses pelaksanaan proyek konstruksi di Desa, dilaksanakan oleh Tim pelaksana kegiatan ( TPK ). Di Blora, setiap Desa paling tidak ada dua atau tiga paket pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan sesuai hasil musyawarah perencanaan dan pembangunan desa atau Musrenbangdes. Secara umum pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik dan lancar oleh para TPK, namun terkait dengan jaminan kualitas proyek tersebut, masih perlu diperhatikan, baik dari segi teknis maupun administrasi pelaporannya.

" Memang banyak melibatkan tukang - tukang yang professional, namun masih banyak yang belum memiliki sertifikasi, yang bisa menjamin kualitas fisik proyek tersebut belum lagi laporannya, ini penting untuk disikapi, karena proyek tersebut dibiayai oleh Negara, jadi harus ada sertifikasi bagi para pelaksana proyek tersebut," ungkap Eni Widayati, pengusaha bidang konstruksi dari Blora.


LPJK Dukung Sertifikasi TPK
Untuk mewujudkan sertifikasi itu, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) siap membantu melatih dan menerbitkan sertifikasi bagi para pelaksana proyek konstruksi perdesaan, yaitu Tim Pelaksana Kegiatan Dari masing - masing Desa.

" Dana Desa juga bisa membiayai itu to, minimal satu orang per Desa di Blora, saya siap menjembatani dengan LPJK, karena mereka adalah mitra kami, ini kami juga akan laksanakan di Demak, Pak Ketua Praja Kabupaten Blora bisa kirimkan permohonan kepada LPJK Propinsi, nanti saya kawal," ungkapnya.

Ketua Praja Apdesi Kabupaten Blora, Agung Heri Susanto, saat dikonfirmasi terkait hal tersebut menyampaikan, akan dibahas lebih dulu dengan anggotanya.
" Kita bahas dulu bersama anggota terkait dengan teknis penganggarannya, ya harus ketemu dulu," ungkapnya.(Rome)