Persetujuan Ranperda 2027
BLORA, ME - Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Kabupaten Blora tahun 2026 telah disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Blora dan DPRD Kabupaten Blora, pada rapat paripurna yang digelar Minggu, (30/11/2025) di Gedung DPRD Blora.
Sebelumnya, telah dilakukan penyampaian pandangan fraksi DPRD Kabupaten Blora, dan penyampaian jawaban atas pandangan tersebut oleh Bupati Blora Arief Rohman. Pada rangkaian rapat tersebut, juga dilakukan penetapan Progam Pembentukan Peraturan Daerah tahun 2026.
Sejumlah Fraksi dari DPRD Kabupaten Blora menyampaikan pandangannya, terkait beberapa hal strategis untuk pembangunan Kabupaten Blora. Pandangan fraksi disampaikan oleh Gabungan Fraksi dengan Juru Bicaranya, Galuh Widiasih Mustikasari dan dari Fraksi PDI Perjuangan dengan Juru Bicaranya, Bibi Hastuti.
Pemotongan Dana TKD
Bupati Arief Rohman dalam jawabannya secara normatif mengungkapkan apresiasinya atas masukan dari DPRD Blora, dirinya menyampaikan bahwa di tahun 2026 mendatang, terjadi penurunan TKD dari pusat, sehingga perlu adanya langkah-langkah penyesuaian.
“Berkait dengan pandangan fraksi-fraksi, saya ingin mengucapkan terima kasih yang pertama dari fraksi gabungan, menyikapi penurunan TKD, tentunya kami sepakat dengan Fraksi Gabungan, bahwa perlu adanya optimalisasi PAD, optimalisasi penurunan pajak, dan juga masukan yang lainnya, termasuk terkait dengan BUMD,” terang Bupati
Potensi pendapatan di sektor migas, ini tentunya akan menjadi catatan bagi Pemkab Blora ke depan. Sedangkan terkait dengan potensi PAD dari BUMD Kabupaten Blora, BUMD Energi, juga menjadi perhatian untuk bisa dikawal bersama-sama.
Pembangunan Infrastruktur Jalan
Lalu beberapa infrastruktur jalan yang masih perlu untuk perbaikan, juga akan menjadi perhatian, termasuk opsi skema pinjaman daerah ke Perbankan, skema permohonan Inpres Jalan Daerah ke Pemerintah Pusat juga terus diupayakan usulan untuk melanjutkan pembangunanya.
“Selain dari pinjaman daerah, juga Inpres jalan daerah. Dan nanti tahun 2026 kita akan usulkan lagi, semoga beberapa ruas yang lain bisa kita usulkan melalui skema Inpres jalan daerah," papar Bupati Arief.
Termasuk untuk jalan yang menjadi akses masyarakat di pelosok desa-desa, juga akan diupayakan untuk ditangani, baik melalui program TMMD atau skema lainnya, ujar Bupati menambahkan.
Kinerja OPD Efektif
Kemudian berkaitan dengan dan kinerja OPD, pihaknya akan terus mengevaluasi, mengawal dan mendorong agar kinerja dari OPD bisa lebih efektif lagi. Sejalan dengan hal itu, peningkatan profesional ASN akan terus dilakukan.
Dari sektor pertanian, Pemkab akan terus berusaha agar petani, bisa dengan mudah memperoleh alat pertanian dan sebagainya. Pihaknya kedepan akan terus bersinergi dan mengusulkan, baik ke Kementerian maupun ke Provinsi. Pihaknya juga menaruh perhatian terhadap pengembangan agroindustri.
Terkait pengawasan program MBG, Bupati telah meminta kepada Satgas MBG yang diketuai oleh Wakil Bupati, untuk ditingkatkan kinerjanya, namun juga meminta kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi mengawasi jalannya program MBG tersebut. (Hms/Adv/me)
0 Komentar