Ngopi Bareng Kesbangpol
BLORA, ME - Jajaran Pejabat elit Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) yang terdiri dari Bupati Blora, Komandan Kodim 0721/Blora, Kapolres dan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Blora, turut hadir dan menjadi pembicara dalam agenda Ngopi Bareng Forkompimda - Wartawan se Blora, di Aula Pertemuan Gedung Arya Duta Polres Blora, pada Selasa (27/5/2025) pagi hingga siang.
Dalam sambutannya Bupati Blora, Arief Rohman menyampaikan pentingnya peran wartawan atau para pelaku media dalam menciptakan kondusifitas dalam membangun daerah Kabupaten Blora. Dirinya pun menyampaikan apresiasi dan meminta masukan dari para awak media, terkait pelaksanaan pembangunan di Blora.
"Saya sangat mengapresiasi peran para pelaku media pers di Blora, berkat pemberitaan yang disajikan bisa menjadi arah untuk pembangunan Kabupaten Blora, ini sangat signifikan dampaknya, untuk itu saya juga memohon, kawan - kawan media terus membantu kami dalam menciptakan kondusifitas daerah, diantaranya adalah isu akan berdirinya kampus jarak jauh Universitas Negeri Yogyakarta, dan masuknya investor ke wilayah Kabupaten Blora," ujar Bupati Arief.
Potensi Agroforestri Blora
Dalam sesi dialog, Roy Kurniadi dari Media Monitor Ekonomi, mengusulkan dalam mewujudkan kondusifitas daerah adalah perbaikan kondisi ekonomi masyarakat Blora, dengan membuka lapangan pekerjaan seluas - luasnya di berbagai sektor, utamanya adalah sektor agro forestri, dengan basis potensi lahan seluas lebih dari 92.000 hektar hutan atau 49% luas wilayah Kabupaten Blora.
"Blora memiliki potensi hutan yang luar biasa untuk dikembangkan menjadi industri agroforestri, dan dengan adanya program Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus atau KHDPK dan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) yang dikelola oleh Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, saya usulkan Pak Bupati untuk berkoordinasi atau melobby Menteri Kehutanan terkait cakupan areal lahan yang bisa digarap oleh petani hutan di seluruh wilayah Kabupaten Blora," ujar Roy.
Kesempatan tersebut memang harus ditangkap oleh Pemkab Blora, karena dengan adanya program KHDPK, akan membuka peluang penggarapan lahan pertanian dan agroforestri, sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 149 Tahun 2025, luas cakupan yang masuk dalam Peta Indikatif Perhutanan Sosial (PIAPS) telah berubah dari tahun sebelumnya yang hanya 8000 hektar, kini menjadi 21.000 hektar.
"Perluasan lahan KHDPK inilah yang bisa kita manfaatkan untuk ditawarkan kepada investor agroforestri dan pengusaha eco tourism, kalo per hektar digarap 10 orang tenaga kerja, maka akan ada lapangan kerja untuk 210.000 orang, belum industri ikutan lainnya seperti pupuk, saprodi dan produk - produk hilirisasinya, ini kesempatan emas untuk Blora, bisa mengundang investor trilyunan rupiah masuk ke Blora," paparnya kembali.
Siap Sikat Premanisme
Di saat yang sama, suara kompak untuk memberantas segala bentuk premanisme yang dilakukan oleh para oknum dari personil Organisasi Massa, Lembaga Swadaya Masyarakat atau Wartawan, yang bisa mengganggu kondusifitas bisnis, baik Kapolres, Dandim maupun Kejaksaan siap nenyikat dan memproses hukum.
Hal itu ditegaskan oleh Kapolres Blora, selaku salah satu Pimpinan Aparat Penegak Hukum di Blora, AKBP Wawan Andi Susanto, menyampaikan jajarannya (Kepolisian) mendapat perintah langsung Pemerintah Pusat atau langsung dari Presiden Prabowo untuk membentuk Satuan Tugas Anti Premanisme.
"Investasi bisa berjalan dengan baik, jika kondusifitas daerah terjaga, maka untuk melaksanakan itu, semua bentuk aksi premanisme dari oknum personil Ormas, LSM atau bahkan Wartawan akan kami sikat dan proses hukum, dan kami meminta para wartawan di Blora bisa membantu kami, blow up tugas - tugas kami dalam penanganan anti premanisme ini," tandasnya. (Rome)
0 Komentar