Blora, ME- Ribuan pesanggem atau petani penggarap lahan hutan di Blora Jawa tengah menyerukan penolakan terhadap program Agroforesty Tebu Mandiri (ATM) dari kementrian lingkungan hidup (KLH). Mereka menilai program tersebut tidak pro petani.
Koordinator lapangan Kelompok Tani Hutan (KTH) dan Gabungan Kelompok Tani Hutan (Gapoktanhut) se Kabupaten Blora Mochamad Mul Giyanto mengungkapkan jika program itu dijalankan maka akan menghilangkan pendapatan petani dari sektor pertanian hutan.
"Jika lahan hutan beralih menjadi tebu, maka sumber pendapatan petani jagung, padi, polowijo, bio farmaka, hortikultura dan banyak potensi lainnya hilang. Kami petani sudah menggarap bertahun-tahun sangat dirugikan," kata Mul Giyanto saat menggelar pres rilis di pendopo sedulur sikep samin Klopoduwur, Senin (2/10).
Selain menolak program ATM, para pesanggem juga menyerukan sejumlah tuntutan. Diantaranya, meminta direktorat jendral perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan balai perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan wilayah jawa melakukan kegiatan fasilitasi dan validasi terhadap subjek dan objek pada SK.185/MENLHK/SETJEN PSL.0/3/2023 dan SK.192/MENLHK/PSKL PSL.0/3/2023 akan dilaksanakan pada awal oktober 2023.
Selain itu meminta kepada direktorat jendral perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan balai perhutanan sosual dan kemitraan lingkungan wilayah jawa menetapkan KHDPK PS di areal yang diusulkan oleh pesanggem. Serta meminta kepala dinas pertanian dan ketahanan pangan kabupaten blora atau pihak lain yang terlibat dalam syarat pengajuan rencana definitif kebutuhan kelompok tani (RDKK) untuk segera menyetujui program RDKK yang telah diajukan KTH/ Gapoktanhut se Kabupaten Blora.
MEN
0 Komentar