 |
| Exy Agus Wijaya berorasi kecam Perusahaan sektor migas yang tidak berikan CSR yang layak untuk masyarakat Blora |
"Pertamina bukukan laba sebesar Rp. 849,5 Juta Dollar AS, dari anak perusahaannya di Pertamina EP Cepu, prestasi yang luar biasa, di tengah pandemi ini, sayangnya dana tanggungjawab sosial perusahaannya kelas penjual bensin eceran"
 |
| HM Warsit memberikan pertanyaan kepada perwakilan dari Pertamina dalam audiensi CSR di DPRD Blora |
Audiensi CSR Migas
BLORA, ME - Dengan kompak aktifis dari Sedulur Relawan Tani dan Front Blora Selatan (Sentani - FBS) menghujat sekaligus menuntut transparansi penyaluran dana coorparate social responsibility atau CSR dari Pertamina EP Cepu dan Perusahaan sektor hulu migas lain yang beroperasi di wilayah Kabupaten Blora. Dan hal itu pun disambut baik oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Blora, dengan melaksanakan audiensi membahas penyaluran dana CSR untuk kesejahteraan masyarakat Blora sendiri.
"Melalui forum ini, kami ingin menanyakan berapa dana CSR yang telah diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Blora, yang digunakan sebesar - besarnya untuk masyarakat Kabupaten Blora, nyatanya jalan kita hancur, banjir dan kemiskinan meningkat, dan proyek jaringan Gas yang mangkrak sejak tahun 2014, padahal kita punya sumber daya migas yang terbesar di Indonesia, ini tidak boleh dibiarkan" ungkap Iwan Seken.
Frasa Perda "Sukarela"
Di saat yang sama, beberapa Anggota Komisi B DPRD Blora, mendorong untuk merevisi Perda terkait CSR yang mana ada frasa penagihan dana tersebut tidak tegas menyebutkan prosentase besaran dan bersifat sukarela.
"Ini biarpun kita teriak - teriak, kalau yang datang bukan penentu kebijakan dari Pertamina atau Perusahaan Migas lainnya, yang perlu kita lakukan adalah secepatnya revisi perda CSR kita," ujar Agus Untoro dari Partai Hanura.
Anggota Komisi B yang lain, Lina Hartini dari PDIP juga mendorong agar secepatnya dibentuk tim untuk merevisi Perda CSR, sekaligus membentuk pengelola dana tersebut nantinya, dengan melibatkan LSM dari Blora.
"Kita punya tujuan yang sama, yaitu mensejahterakan rakyat Blora, oleh karena itu saya meminta para pengusaha hulu migas termasuk trader migas pasti sudah tahu hitungannya berapa," ujarnya.
Akhir Bulan April
Wakil Ketua DPRD Blora, Siswanto memutuskan rekomendasi untuk menggelar rapat kembali untuk merevisi Perda terkait dana CSR dan Perda Konten Lokal, agar jelas pengaturannya, berapa prosentasenya, dan dikelola oleh siapa nantinya.
"Kita berkomitmen, perlu bentuk Pansus untuk revisi Perda CSR ini, akhir bulan ini harus segera selesai, kita akan undang semua Perusahaan PT yang ada di Blora, untuk didengar bagaimana dan berapa persentasenya CSRnya," tandas Siswanto.
Setali tiga uang, HM Warsit, politisi dari Menden, mengajak seluruh elemen untuk berjuang, demi kemakmuran bersama, termasuk warga yang ada di Ring 1 eksploitasi migas di Blora.
"Kita bentuk Pansus untuk ini, kita bekerja keras, agar CSR dan konten lokal ini diperhatikan sungguh - sungguh oleh Pertamina Pusat, kalo perlu kita temui Ahok, Komisaris Utama Pertamina Pusat, masak Pertamina, CSRnya kelas penjual bensin eceran " ujarnya. (Rome)
0 Komentar