Subroto : "Setuju Utang, Asal Tidak Memberatkan APBD"

"Ketua Komisi C Subroto, mengungkapkan sinyal setuju, terkait rencana pembiayaan pembangunan infrastruktur jalan dari utang, oleh Bupati Blora baru meski baru tahap wacana,"

Drs. Subroto
Ketua Komisi C 

Kondisi Jalan Jembatan

BLORA, ME - Jelang pelaksanaan rapat paripurna DPRD Blora terkait penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir anggaran tahun 2020, oleh Bupati Blora, pada Kamis (11/2/2021) kemarin, Ketua Komisi C, Subroto menyampaikan tentang kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Blora, yang mengalami kerusakan parah.

"Kami meminta kondisi jalan antar kecamatan, antar desa ke kecamatan, antar desa ke desa, yang menjadi tanggungjawab Pemkab, bisa diperbaiki atau ditingkatkan, untuk mempermudah akses lalu lintas perekonomian warga, dan tahun ini sudah (2021) dianggarkan sekitar Rp. 148 milyar," papar politisi dari PDIP ini.

Wacana Utang Daerah

Untuk pembiayaan tersebut, Subroto juga menyinggung rencana utang daerah ke Kementerian Keuangan atau Pusat, oleh Bupati Blora baru, Arief Rohman, meski diakuinya masih sebatas wacana, belum pernah dibahas dalam rapat dengan DPRD Blora, terkait detail pelaksanaannya.

"Tapi pembangunan infrastruktur jalan itu butuh biaya besar, oleh karenanya sempat oleh Bupati terpilih, Arief Rohman merencanakan melakukan utang ke Kemenkeu, meskipun itu baru wacana, detailnya belum pernah dibahas dalam rapat di Komisi maupun DPRD, bagaimana skemanya, berapa jumlah utangnya, berapa tenornya, darimana pembayarannya, mungkin menunggu setelah resmi dilantik nanti," ungkapnya kembali.

Setuju Utang Daerah

Saat dikonfirmasi terkait sikapnya atas wacana utang tersebut, dan kemampuan keuangan daerah untuk membayarnya, politisi dari Todanan ini, menyatakan setuju, karena untuk percepatan pembangunan ekonomi masyarakat Blora. 

"Saya setuju ada utang daerah, asal tidak memberatkan keuangan daerah, dan saya yakin kita mampu membayar, dengan pengelolaan belanja dan pendapatan yang baik, misalnya target PAD dinaikkan, dan penghematan untuk kegiatan - kegiatan yang tidak efektif dan efisien, saya yakin kita masih mampu membayar Rp. 100 milyar per tahun pun, tapi kita tunggu detailnya seperti apa ya," ucapnya menutup wawancara dengan Monitor Ekonomi. (Rome)

Ruas jalan antar Desa Todanan - Karanganyar yang rusak parah ini harus segera ditangani untuk memperlancar perekonomian masyarakat di sektor pertanian dan pariwisata (foto: Rome)