 |
| Ormas Pemuda Pancasila versi hasil Muscab Kabupaten Blora, yang dipimpin oleh Munaji mendatangi Pimpinan DPRD Blora untuk audiensi dan mengklarifikasi terkait polemik dualisme kepengurusan Pemuda Pancasila di Blora |
"Ormas Pemuda Pancasila (PP) Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Blora, Munaji bersama puluhan anggotanya, mendatangi Gedung DPRD Blora, untuk menyampaikan aspirasinya, terkait dualisme Kepengurusan PP di Blora,"
PP Gelar Audiensi
BLORA, ME - Puluhan orang berseragam oranye hitam, Pengurus dan anggota Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Blora, yang diketuai oleh Munaji. Untuk melakukan audiensi sekaligus klarifikasi terkait keabsahan Organisasi Massa Pemuda Pancasila.
Usai Rapat Paripurna DPRD Blora, Pimpinan DPRD Blora, HM. Dasum, dari PDIP, didampingi oleh Wakil Ketua DPRD, Siswanto, dari Partai Golkar, Anggota DPRD, HM Warsit dari Partai Hanura dan Lina Hartini, dari PDIP, dan Yuyus Waluyo, dari Partai Nasdem menerima permohonan audiensi dari PP versi Munaji. Dan mendapatkan pengawalan dan pengawasan dari aparat Kepolisian yang dandipimpin langsung oleh Kabag Operasi, AKP. Supriyo, dan Kasat Intel Res Blora, AKP. Sutanto, serta tidak ketinggalan Intelijen TNI, dan Satpol PP Blora, untuk menjaga kondusifitas di wilayah Blora.
Munaji Klaim Sah
Ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Blora, hasil Muscab Tahun 2019 - 2021, Munaji, meminta kepada DPRD tidak melayani kepengurusan PP yang tidak sah, selain jajaran kepengurusannya.
"Kami minta DPRD menolak audiensi dari Kepengurusan PP yang tidak sah, karena hanya kami yang telah dilantik pada Muscab 2019 di Pendopo Kecamatan Ngawen, dan kami punya SK dan Kartu Tanda Anggota dari Majelis Pimpinan Wilayah Propinsi Jawa Tengah, dan kami menyayangkan pengunduran diri Pak Dasum dan Siswanto, yang viral di media sosial," tandasnya.
DPRD Perintahkan Verifikasi
Baik Pimpinan Dewan maupun Anggota yang ada dalam Rapat audiensi tersebut, sepakat memerintahkan Kepala Kesbangpol Kabupaten Blora, bersama Bagian Hukum Setda, serta DPRD Blora, untuk melakukan verifikasi dan validasi data kedua Kepengurusan PP Blora tersebut.
"Saya perintahkan kepada Kepala Kesbangpol, untuk segera menindaklanjuti, memproses verifikasi dan validasi kedua Pengurus PP ini, kemudian kita cek fakta di Majelis Pimpinan Wilayah PP Propinsi Jawa Tengah, serta berkoordinasi dengan Kesbangpol Propinsi Jawa Tengah, untuk dapat diketahui, mana yang paling sah sebagai Pengurus PP di Blora," ujarnya.
Dewan Untuk Semua
Sementara itu, HM Warsit, dari Partai Hanura, meminta kepada Munaji selaku Ketua, untuk menghormati protokoler dari DPRD, dan tidak melarang DPRD untuk menerima siapapun, yang ingin bertemu termasuk PP versi Purwo Subagyo, melalui Wakil Ketuanya, Tejo Prabowo, yang telah lebih dulu menggelar audiensi beberapa waktu yang lalu.
"Dewan adalah milik semua, jadi tidak boleh melarang DPRD untuk bertemu siapapun, karena ini adalah Rumah Aspirasinya rakyat, siapapun itu, dan disini ada protokoler yang berlaku, marilah kita selesaikan persoalan ini dengan kepala dingin, kendalikan emosi, saya juga perintahkan Kesbangpol Blora untuk cek semua, bila perlu sampai ke PP Pusat," tandasnya. (Rome)
0 Komentar