Wawancara Eksklusif Ketua DPRD Blora, HM Dasum

Ketua DPRD Blora, HM Dasum memberikan keterangan kepada para awak media terkait beberapa isu dan kritikan yang terjadi di kalangan eksekutif, media sosial dan kebijakan mobil Dinas Ketua DPRD Blora (Foto: Rome)

"Raut muka HM. Dasum, Ketua DPRD Blora, nampak sumringah, meski usai mengikuti agenda sidang Paripurna DPRD Blora, yang membahas penambahan anggota Komisi - Komisi yang mengakomodir 15 anggota Dewan dari 3 Fraksi, yang sebelumnya menolak keputusan kolektif kolegial Dewan, saat pembentukan Komisi - komisi tersebut."

Kelegaan Ketua DPRD
BLORA, ME - Ketua DPRD Blora, HM Dasum, politisi senior dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), merasa lega dengan kondisi politik yang kondusif dan cair itu.
"Alhamdulillah, akhirnya 15 anggota Dewan, dari 3 Fraksi, bisa kembali masuk dalam Komisi - Komisi yang ada, dan kita bisa langsung bekerja, sesuai dengan komisi yang ada untuk mengawasi dan mengecek pelaksanaan pembangunan di  Blora, kalau kondusif begini kita bisa optimalkan pengawasannya," ungkapnya kepada para awak media di ruang kerja Ketua DPRD Blora, pada Rabu (27/11/2019). Saat disinggung terkait proyek penanganan longsoran Kali Grojogan, yang telah diadukan Kepolisian Resort Blora, karena diduga melanggar Permen terkait penetapan garis sempadan sungai dan anak sungai. Politisi "Banteng Mencereng" itu berkata akan segera mengeceknya.
"Kita akan segera koordinasi dengan OPD terkait, Kepolisian untuk menyelesaikan masalah itu, termasuk proyek - proyek yang lain, baik yang sudah selesai maupun yang belum selesai," ujarnya.

Polemik Mobil Dinas
Saat dikonfirmasi terkait polemik mobil Dinas Pimpinan DPRD Blora, yang dianggap tidak peka dengan kondisi ekonomi masyarakat, dan diduga merupakan pemborosan uang rakyat. HM. Dasum tersenyum lepas, dan berdalih bahwa, itu sudah ada aturannya, dan sudah saatnya mobil dinasnya, sebagai Ketua DPRD untuk diganti karena sering rusak.
"Mobil Dinas saya sudah sering kali masuk bengkel, pernah mogok di tengah hutan di daerah Cabak sana, saya nunggu sampai 3 jam, akhirnya diderek, coba anda bayangkan, sedangkan mobil Wakil Ketua kami yang lain, juga mogok di Jombang, masuk bengkel lagi, mobil kami itu pengadaan tahun 2014, jadi secara umur sudah layak untuk diganti, akan tetapi penggantian itu, ada aturannya, tidak asal kami minta ganti begitu saja, kedudukan saya sebagai Ketua DPRD, adalah setara dengan Bupati Blora, sehingga pelayanan dan fasilitas kami, sebagai pejabat Negara itu ada aturannya, namun karena kami tidak mendapatkan tunjangan transportasi, dan memang oleh Setda itu tidak diperbolehkan, jadi harus dapat mobil dinas, tetapi karena ini menjadi polemik, kami dituduh pemborosan anggaran dan tidak peka dengan kondisi rakyat, akhirnya diputuskan hanya saya yang dapat mobil dinas baru, yang lain bisa menerima untuk diservis saja," tandasnya.

Mobil Aset Negara
Masih seputar polemik mobil dinas  Ketua DPRD Blora, politisi senior dari Partai Banteng Mencereng ini, mengungkapkan keheranannya.
"Mobil dinas ini kan aset negara, menurut Setda itu harus ada setara dengan Bupati untuk simbol negara, untuk menjalankan tugas saya sebagai Abdi Negara, jadi bukan untuk kepentingan saya pribadi nantinya, kalo toh tidak dapat mobil dinas, saya tidak masalah, saya ada mobil pribadi juga, si merah, NKRI HARGA MATI saya itu, sering saya pakai, ketika mobil dinas mogok atau rusak dan harus diperbaiki di bengkel, yang kadang memakan waktu yang lama, apa saya harus menunggu sampai mobil siap, ya tidak toh, apa kata masyarakat nanti? Jadi sekali lagi ada mobil dinas atau tidak ada, saya tetap akan optimal bekerja, menyerap aspirasi rakyat, namun pada anggaran 2020 nanti akan tetap dianggarkan satu mobil Dinas yang sesuai dengan spesifikasi yang diatur dalam Peraturan yang ada," tandasnya kembali. Saat disinggung adanya informasi dalam WhatsApp Grup yang akan mengancam berdemo jika anggaran mobil dinas dimasukkan dalam belanja di tahun 2020 nanti, Ketua DPC PDIP Blora dari Desa Galuk itu, mempersilahkan untuk pihak - pihak yang ingin menyampaikan suaranya.
"Kami persilahkan, ini negara demokrasi, tidak masalah, kami berjalan berdasarkan aturan yang ada," tandasnya kembali. (Rome)