Rapat Bentuk AKD Dan Komisi Deadlock!

Rapat tertutup DPRD Blora, membahas pembentukan Alat Kelengkapan Dewan dan Komisi - komisi

Rapat Bentuk AKD
BLORA, ME – Setelah pengambilan sumpah dan dilantiknya unsur Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Blora, Jawa Tengah, struktur organisasi tujuh fraksi. Disusul dengan agenda pembentukan Alat Kelengkapan Dewan dan Komisi - Komisi. Pada hari Selasa (8/10/2019), di ruang rapat Dewan, rapat tertutup untuk membahas pembentukannya.

Setelah, sempat tertunda beberapa saat dari jadwal undangannya, dikarenakan harus menerima audiensi dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) "Gerakan Jalan Lurus" dibawah Pimpinan, Riyanta, SH,. dari Pati, yang diterima dengan baik oleh Ketua DPRD Blora, HM. Dasum dan HM Warsit, di ruang Rapat Paripurna DPRD Blora.

"Terima kasih atas masukannya bagi kami, dan kami akan perjuangkan hal - hal yang disampaikan oleh Gerakan Jalan Lurus, terkait masalah pertanahan, penurunan tarif biaya BPHTB dari 5% menjadi 2,5%, dan lain - lainnya, dan sekarang saya mau rapat pembentukan komisi dan alat kelengkapan DPRD, agar bisa segera bekerja," ungkapnya.

Rapat Digelar Tertutup
Saat media kesayangan anda, Monitor Ekonomi mengkonfirmasi kepada staff dari Sekretariat Dewan, disampaikan bahwa rapat tersebut digelar tertutup.

"Rapat ini internal, tertutup, tapi ini kalau sudah selesai, silahkan wawancara dengan Ketua Dewan," ungkap staf tersebut.

Akhirnya kami hanya mengambil gambar dari pintu yang tertutup. Disela - sela kaca, tersirat rapat berjalan dengan alot, beberapa anggota Dewan angkat bicara terkait mekanisme pembentukan komisi - komisi dan alat kelengkapannya.

Beberapa opsi diajukan, untuk pembentukan hal tersebut, salah satunya adalah opsi dari HM. Warsit, politisi dari Partai Hanura meminta agar pembentukan komisi - komisi proporsional, dan tidak menyepelekan Partai yang perolehan kursinya kecil. Politisi dari Menden itu meminta agar tidak melalui voting.

"Jangan melalui votinglah, dimusyawarahkan, dan Partai - partai kecil diberi peran, masalahnya harus dilihat mumpuni atau tidak orangnya, ini demi rakyat yang ingin segera tahu kinerja kita," tandasnya di forum rapat.


Rapat Alami Deadlock
Setelah berlangsung beberapa jam, akhirnya tidak dapat menghasilkan apapun, alias deathlock, Ketua DPRD Blora, HM Dasum, terpaksa menunda rapat, untuk dibahas lagi di masing - masing Fraksi.

Praktis dengan belum terbentuknya AKD sebagai penunjang kinerja para wakil rakyat, lantaran pembahasan buntu, khususnya dalam pembentukan komisi-komisi terpaksa harus tertunda lagi.

“Belum selesai, ini masih proses, tapi AKD harus segera terbentuk agar dewan bisa segera bekerja,” jelas Ketua DPRD setempat, HM Dasum.

Ketua DPRD dari PDIP itu mengakui pembahasan AKD memang berliku dan alot, tapi pihaknya harus membuat kepastian dalam pekan ini atau selambatnya pekan depan, pembentukan komisi dan AKD lainnya harus sudah beres.

“Sudah ada komunikasi antar fraksi, AKD dan Komisi - komisi harus segera rampung, nama - nama ya harus secepatnya dimasukkan, siapa saja yang nanti ditugasi untuk menjadi anggota dan Ketua Komisi, dan AKD, ditunggu saja ya," tambahnya.

Sementara itu, Santoso Budi Susetyo, dari PKS juga menyampaikan prosesnya masih akan berlanjut, di sidang berikutnya.

"Masih berproses ini, tapi semoga segera selesai, biar Dewan segera bisa bekerja untuk rakyat, menjalankan fungsinya yaitu legislasi, pengawasan dan buggeting," ungkapnya. (Rome)







Posting Komentar

0 Komentar