 |
| Jajaran Pimpinan Dewan berdiskusi dengan Sekretaris Dewan membahas langkah - langkah mencari solusi terkait pembahasan Alat Kelengkapan Dewan dan Komisi - Komisi DPRD Blora (foto: Rome) |
"Soliditas antar anggota Dewan dipertanyakan, pasalnya masih terjadi ketidaksepakatan dalam pembentukan Komisi - Komisi, yang terjadi sejak awal pembahasannya. Di sisi lain rakyat menunggu kerja Wakil pilihannya untuk segera bekerja. Oleh sebab itu Pimpinan Dewan bersikap tegas memutuskan susunan seluruh Komisi, dengan dasar telah memenuhi kuorum dan sesuai dengan Peraturan yang ada."
Rapat Digelar Tertutup
BLORA, ME - Kepemimpinan HM Dasum, selaku Ketua DPRD Blora, kembali diuji. 15 anggota Dewan yang tergabung dalam 3 Fraksi, yaitu Fraksi Demokrat Hanura dibawah Pimpinan HM Warsit, Fraksi PPP dibawah Pimpinan Jariman, dan PKS - Gerindra dibawah Pimpinan Santoso Budi Susetyo, bersikukuh tidak mau merubah nama - nama yang diajukannya. Dalam.rapat yang digelar tertutup dan penuh ketegangan, bahkan beberapa kali ricuh, antara kubu HM Dasum melawan kubu HM Warsit. Meskipun hal itu dibantah oleh Ketua DPRD Blora, dari PDIP tersebut.
"Tidak ada kericuhan, semua itu hanya kesalahpahaman dalam memahami peraturan yang ada, tapi ini sudah kami putuskan, Komisi - Komisi sesuai dengan azas pemerataan dan perimbangan di masing - masing komisi, termasuk susunan llorganisasinya, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota," paparnya dihadapan para awak media yang telah menunggu hasil rapat pembentukan Alat Kelengkapan Dewan yaitu Komisi - Komisi.
Pintu Masih Terbuka
Meskipun 15 anggota tidak masuk dalam susunan Komisi - Komisi tersebut, Pimpinan Dewan masih memberikan kesempatan untuk mengajukan kembali sebagai Anggota Komisi dan Alat Kelengkapan Dewan lainnya, yaitu untuk duduk di Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Legislasi Pembentukan Perda dan Badan Kehormatan.
"Kami akan kirimkan surat lagi kepada mereka (3 Fraksi) untuk mengajukan kembali anggotanya, sesuai dengan peraturan yaitu perimbangan dan pemerataan, kami akan merangkul semuanya, agar kita bisa segera bekerja, untuk membahas APBD 2020, yang sudah ditunggu rakyat," tandasnya.
Sementara itu, HM Warsit mengungkapkan akan melaporkan keputusan pimpinan Dewan yang dianggap sepihak dan merugikan 14 anggota Dewan lainnya.
"Kami menolak keputusan tersebut, karena mengabaikan hak kami sebagai Anggota Dewan, saya akan laporkan hal ini ke Kepolisian," ujarnya, sambil meninggalkan tempat rapat paripurna tersebut.
Dipantau Ketua Parpol
Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan terutama pembentukan Komisi - Komisi yang berjalan alot dan berlarut - larut itu, membuat para Ketua Parpol gerah dan memutuskan untuk terjun langsung memantau anggotanya yang tergabung dalam Fraksi. Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa, Abdul Hakim dan Ketua DPD Partai Perindo, Bambang Anto Wibowo, hadir di Gedung DPRD Blora.
"Fraksi adalah kepanjangan Partai, jadi kerja mereka juga kami pantau, termasuk DPW dan DPP minta laporannya, sampai dimana ini keputusannya pembentukan Alat Kelengkapan Dewan dan Komisi ini, kok tidak selesai - selesai," ungkap Abdul Hakim, Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa, kepada Monitor Ekonomi, di Ruang Kerja Wakil Ketua DPRD dari PKB, Gedung DPRD Blora, pada hari Jumat (18/10/2019). Kehadirannya bersama Ketua DPC Partai Perindo, adalah untuk mengawal anggotanya mengikuti rapat pembentukan Alat Kelengkapan Dewan terutama Komisi - Komisi yang berjalan alot. Dalam rapat tersebut kubu dari HM Dasum yang berjumlah 30 orang itu, kompak mengenakan kemeja putih dan celana hitam. Seakan menyiratkan bahwa keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak atau kolektif kolegia. (Rome)
0 Komentar