Tahun Politik Kekuasaan
BLORA, ME - Pasca Pemilihan dan dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden yang baru, yaitu untuk pasangan Prabowo - Gibran, tahun politik kekuasaan keberlanjutan dari rezim Jokowi, di awal membawa harapan perbaikan ekonomi yang fundamental untuk rakyat.
Keyakinan Presiden Prabowo bahwa programnya andalannya Makan Bergizi Gratis, bisa mulus dijalankan, rupanya tidak mudah seperti rencana di atas kertas. Dari sisi penganggarannya pun membuat ekonomi sempat terguncang, pasalnya harus melakukan efisiensi belanja Pemerintah dari pusat hingga daerah.
Akibat efisiensi itu, perekonomian masyarakat semakin terpuruk, banyak pengusaha yang harus gigit jari, akibat kebijakan efisiensi itu, seperti perhotelan misalnya, larangan penyelenggaraan rapat pemerintah di hotel, membuat okupansi turun drastis. Hal itu pun turut memukul sektor pariwisata, dikarenakan pengetatan anggaran, termasuk sektor belanja makan dan minum Pemerintah.
Anomali Ekonomi
Kondisi ekonomi yang oleh sebagian besar masyarakat dianggap lebih buruk dari saat Covid 19 ini, membuat masyarakat frustasi, mereka yang memenangkan Prabowo - Gibran sebesar 58% suara, atau 96 Juta lebih merasa kena prank alias berbanding terbalik antara impian dengan kenyataan, akibat dari kondisi ini, memicu demonstrasi besar - besaran, akibat kebijakan Pemerintah Pusat yang dianggap tidak pro rakyat.
Kondisi itu memantik kemarahan rakyat, tagar Indonesia Gelap, demonstrasi, ditambah kinerja kabinetnya yang tidak berubah dari sebelumnya, cenderung melindungi kepentingan oligarki, seperti kasus pagar laut, proyek PIK 2 dan proyek - proyek mercusuar seperti IKN, justru menggerogoti keuangan negara, pada intinya rakyat terus diperas, sementara ekonomi terus merosot.
Beruntung Presiden Prabowo segera sadar, reshuflle Menteri Keuangan, Sri Mulyani kepada Purbaya Yudhi Sadewa menjadi kunci perubahan strategi ekonomi. Menkeu yang dijuluki "Koboy" itu langsung menggebrak, untuk merubah anomali ekonomi. Dia salurkan dana Pemerintah yang nongkrong di Bank Indonesia, sebesar Rp 200 Trilyun di tahap 1, ke Bank - Bank plat merah, dan tahap 2 di Bank Daerah sebesar Rp. 76 Trilyun untuk memacu pertumbuhan ekonomi sektor real atau usaha rakyat, melalui penambahan akses kredit ke Bank - bank tersebut.
Nah ketahuan sudah anomali ekonomi ini, pertanyaan masyarakat kemana uang pergi, ternyata duit itu ngendon di rekening BI sebesar ribuan trilyun saat ini, di sisi lain, Menkeu Purbaya juga menemukan dana Pemerintah Daerah yang diparkir di Bank - Bank komersial, hingga Rp. 234 Trilyun di akhir tahun 2025, karena lambatnya penyerapan anggaran untuk belanja daerah, yang diduga sebagai modus untuk mendapatkan keuntungan bunga dari deposito atau giro Bank.
Tolak Pajaki Rakyat
Artinya anomali ini, sudah berpuluh - puluh tahun terjadi, dan baru terbongkar saat ini, berkat sorotan tajam Menkeu Purbaya ini, gebrakannya yang baru berjalan dua bulan itu, rupanya juga disukai oleh pemain pasar saham, terbukti naiknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang terus naik hingga 21 kali, atau disebut oleh Menkeu, "IHSG To The Moon" menggambarkan sikapnya yang lebih pro rakyat, memberikan kepastian usaha bagi para pelaku bisnis.
Pak Purbaya juga mencoba bersikap lebih adil di sektor perpajakan, untuk mengejar target pendapatan negara, dengan lebih memilih memajaki orang - orang kaya, mengejar konglomerat yang ngemplang pajak, menghajar internalnya sendiri agar tidak korupsi, dan menghentikan praktek - praktek ekspor impor yang merugikan keuangan negara, daripada menaikkan pajak kepada rakyat.
Menkeu Purbaya lebih memilih mengancam menaikkan pajak pejabat negara termasuk anggota Legislatif, daripada memeras keringat orang kecil melalui pajak. Di sisi lain, Presiden Prabowo dengan tegas menyampaikan pemberantasan korupsi menjadi prioritas pemerintahannya, untuk membiayai pembangunan, dan menghentikan praktek - praktek ilegal yang merusak lingkungan dan juga merugikan keuangan negara.
Bisa jadi ini adalah secercah harapan baru, bagi bangsa ini, yang terjadi justru di dua bulan terakhir, mengalahkan puluhan tahun, bahkan sejak Indonesia Merdeka, gebrakan Menkeu Purbaya yang yakin - seyakinnya mendapatkan restu dari Presidennya, karena di Negeri ini orang baik justru dimusuhi dan ditekan, dan akhirnya dicopot karena dianggap mengganggu stabilitas para oligarki, seperti yang terjadi pada Menteri - Menteri hebat sebelumnya.
Seperti yang terjadi pada Ignasius Jonan, Menteri Perhubungan yang dicopot karena menolak proyek Kereta Cepat Indonesia - China (KCIC) atau banyak disebut Woosh, yang sekarang baru ketahuan itu proyek merugikan trilyunan rupiah per bulan, berikutnya Susi Pujiastuti, Menteri Kelautan yang menenggelamkan kapal - kapal asing pencuri ikan di laut Indonesia, semoga kali ini, Presidenku Prabowo benar - benar tulus ingin memperbaiki kondisi ekonomi yang rakyatnya dimiskinkan, meskipun negerinya kaya raya ini, inilah revolusi ekonomi dan mental yang sesungguhnya. Selamat Datang tahun 2026, Kuatkan Pemimpinku, Jayalah Negeriku! Amin amin ya Robbal Alamin. (ROME)
0 Komentar