Rapat Dengar Pendapat
Jakarta, ME - Anggota Komisi IX dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dapil Jawa Tengah 3, Edi Wuryanto dalam rapat dengar pendapat di Senayan dengan jajaran Komisaris dan Direksi PT Sri Tex, terkait pemutusan hubungan kerja puluhan ribu karyawannya beberapa hari lalu, turut bersuara keras agar hak - hak pekerja diutamakan untuk dipenuhi.
Dengan ditetapkannya status kepailitan pabrik tekstil terbesar di Indonesia ini, PT Sri Tex per 1 Maret 2025, menutup pabriknya karena sudah tidak mampu lagi membiayai operasional, dikarenakan terus merugi di beberapa tahun terakhir, sehingga tidak mampu membayar kewajiban hutangnya yang menjadi beban pabrik yang berdiri di Kabupaten Sukoharjo ini.
"Sesuai dengan ketetapan pengadilan, sudah jelas incracht bahwa PT Sri Tex pailit, untuk itu jangan lagi ada yang bermanis - manis, ada investor untuk menyelamatkan dan sebagainya, yang penting diutamakan hak - hak pekerja harus dipenuhi dulu, urusan investor itu belakangan sajalah," tandas Edi Wur, panggilan akrab politisi yang memiliki daerah pemilihan di Blora, Grobogan, Pati dan Rembang ini.
Edi Wuryanto juga menyampaikan bahwa dirinya bersama Fraksi PDIP dan seluruh Komisi IX siap mengawal pemenuhan hak - hak pekerja korban PHK pabrik Sritex tersebut, yaitu hak pesangon, hak untuk mendapatkan dana jaminan hari tua dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sesuai dengan masa kerja.
"Kami dari DPR RI akan mengawal penuh, semuanya terbayar hak - hak pekerja, pesangonnya dan jaminan hari tuanya dari BPJS Ketenagakerjaan, harus sesuai dengan masa kerjanya, yang rata - rata mereka sudah bekerja puluhan tahun ya, jangan sampai tidak terbayarkan haknya," tandas politisi dari Partai Banteng Mencereng itu. (Rome)
0 Komentar