Rapat Paripurna DPRD Blora hanya dihadiri 24 Pimpinan dan Anggota Dewan, 21 Anggota lainnya absen
Pandangan Gabungan Fraksi
BLORA, ME - Dalam agenda pembacaan pandangan fraksi - fraksi terhadap pertanggungjawaban pelaksana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2023 di Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora, pada Sabtu (13/7/2023), nampak dimanfaatkan betul oleh gabungan fraksi yang terdiri dari Fraksi PDIP, Fraksi Nasdem, Fraksi Golkar untuk menyampaikan catatan kritisnya.
Melalui Juru Bicaranya, Aditya Chandra Yogaswara dari Partai Nasdem, terdapat belasan point - point sorotan yang disampaikan untuk mendapatkan perhatian dari Bupati Blora beserta jajarannya. Catatan kritis itu membahas perkembangan yang meresahkan masyarakat, mulai dari isu - isu carut marut BUMD, pendidikan, kesehatan, peternakan, tunjangan pendapatan pegawai, hingga judi online.
"Melalui pandangan gabungan fraksi ini, kami sampaikan kepada jajaran eksekutif untuk segera ditindaklanjuti, diantaranya adalah carut marut pengelolaan BUMD, seluruh pengelola BUMD harus melaporkan secara terbuka kondisi dan kinerjanya kepada DPRD setiap tahun pada bulan november," ujar Aditya, politisi dari Tunjungan ini.
Kisruh BPR BBA
Fraksi Gabungan DPRD Blora juga menyoroti morat maritnya kinerja Badan Usaha Milik Daerah di sektor perbankan, kisruh BPR Bank Blora Artha yang mengalami kredit macet sebesar Rp. 20 Milyar, bahkan ada debiturnya hingga luar Jawa yang macet pembayaran kreditnya, adalah ironis menurut Aditya karena banyak petani Blora yang tidak bisa beli pupuk karena tidak memiliki uang.
"Kredit macet di BPR Bank Blora Artha sebesar Rp. 20 Milyar, dan ada peminjam warga dari luar Blora, bahkan luar Jawa yang macet juga, sedangkan petani kita, warga Blora tidak bisa beli pupuk karena tidak punya dana, ini adalah anomali, yang h, arus segera dievaluasi oleh Bupati Blora dan jajaran eksekutifnya," tandas Aditya.
Sementara untuk BUMD yang lain seperti Blora Patra Energi, diminta untuk meningkatkan kinerjanya, jangan hanya menjadi makelar saja, yang hanya menjual ijin pengelolaan sumur - sumur tua, di saat yang sama Blora Wira Usaha yang bangkrut, dengan Direksi yang baru diharapkan bisa bangkit kembali.
Kondisi Politik Menghangat
Di tempat terpisah, Pengamat Politik dan Ekonomi Blora, Kurnia Adi menduga, melihat tajamnya kritikan para politisi dalam pembacaan pandangan umum fraksi kemarin, menandai hangatnya suhu politik di Kabupaten Blora, menjelang tahapan pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Blora terutama untuk incumbent.
"Tidak biasanya para wakil rakyat kita menyoroti tajam kinerja eksekutif, ini kayaknya seluruh fraksi minus fraksi PKB, sedang melakukan perlawanan politik melalui pembacaan pandangan fraksi - fraksinya, tapi itu baguslah, ada kepekaan dari Dewan kita terkait masalah - masalah yang fatal dari BUMD, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur kita, termasuk kinerja Bappeda yang dianggap tidak efektif dan efisien," ujarnya.
Dalam penutupan sidang Paripurna kemarin, Ketua DPRD Blora, HM Dasum memberikan waktu selama 3 x 24 Jam kepada Bupati Blora, Arief Rohman dan Wakil Bupati Blora, Tri Yuli Setyowati beserta jajaran eksekutifnya untuk menyusun jawaban atas pandangan fraksi - fraksi tersebut, dan disampaikan kembali dalam Rapat Paripurna DPRD berikutnya. (Rome)
0 Komentar