IKLAN




 

Bupati Blora Kembali Ingatkan Netralitas Guru

Bupati Arief Rohman pesan netralitas Guru dalam menghadapi Pemilu Serentak 2024

"Resmikan Gedung PGRI Blora, Bupati Arief Rohman kembali ingatkan netralitas menyambut Pemilu kepada ratusan Guru yang tergabung dalam Organisasi PGRI"

Salam netralitas dengan kepalan tangan Bupati Blora bersama Forkompimcam dan Pengurus PGRI Jateng dan Blora

Pesan Netralitas Bupati
BLORA, ME - Dalam sambutannya saat meresmikan Gedung PGRI Blora, Grha Carya Santika, Bupati Blora Arief Rohman kembali mengingatkan agar seluruh Guru dan ASN, untuk menjaga sikap netral demi mensukseskan Pemilu 2024. Bupati meminta PGRI turut aktif mengawal netralitas anggotanya, untuk menghindari perpecahan antar Guru.

"Saya ingatkan agar seluruh anggota PGRI berhati - hati dalam bersikap, jaga netralitas, meskipun masing - masing sudah punya pilihan, jangan sampai anda dipanggil Bawaslu dan kena sanksi yang berat karena terbukti tidak netral," ujarnya.

Peran Strategis Guru
Bupati Arief juga mengakui peran strategis Guru yang tergabung dalam organisasi PGRI, mengingat jumlah anggotanya yang mencapai ribuan, selain itu semangat soliditas dan solidaritasnya yang tinggi, sehingga menjadi incaran para politisi dan para kontestan Pemilu.

"Saya yakin semua punya pilihan masing - masing, meskipun jumlah anggota PGRI banyak, tapi soliditas dan solidaritasnya kuat, pilih yang punya perhatian pada Guru dan Pendidikan" ungkap Bupati kembali.

     
.                Sintong Joko Kusworo

Anggota Ribuan
Saat dikonfirmasi kepada Ketua PGRI Kabupaten Blora, Sintong Joko Kusworo siap mengawal pesan jaga netralitas dari Bupati Blora untuk sukseskan Pemilu 2024 yang damai, jujur dan adil. Pihaknya akan selalu aktif mengawasi anggotanya agar tidak terjebak dalam kegiatan politik praktis. Meskipun diakui mungkin tidak bisa maksimal, mengingat anggotanya yang mencapai 5000 orang.

"Anggota kami itu mencapai 5000 orang lebih, ada yang sudah ASN, PPPK, honorer dan pensiunan, kami akan optimal menjaga netralitas bila Guru kami sudah ASN atau menjadi PPPK, tapi yang honorer dan pensiunan kan gak bisa, bila ada yang ASN atau PPPK yang tidak netral, maka mereka akan bertanggungjawab secara personal atas sanksinya, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang - undangannya," tandasnya. (Rome)



Posting Komentar

0 Komentar