IKLAN




 

Kabar Baik Untuk Petani Hutan Blora

Menteri KLH, Siti Nurbaya Bakar sedang berdialog dengan para Petani Hutan Blora

"Presiden Jokowi akan menyerahkan langsung Surat Keputusan Ijin Pengelolaan Perhutanan Sosial KHDTK, targetnya 6000 hektar bisa dikelola oleh Petani Hutan Blora, selain itu juga akan menyasar ke Kabupaten Kendal, Grobogan, Pati dan Rembang"

Dirjen PSKL Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Bambang Suparyanto paparkan program Perhutanan Sosial

Persiapan Kedatangan Presiden
BLORA, ME - Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Siti Nurbaya Bakar datangi lokasi penyerahan Surat Keputusan Ijin Pengelolaan Perhutanan Sosial Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) di Kawasan Hutan Kesongo, Dukuh Pakuwon, Desa Gabusan, Kecamatan Jati, pada hari ini, Rabu siang (8/3/2023), untuk mengecek langsung pemerataan jalan dan lapangan untuk pertemuan Presiden Jokowi dengan sekitar 16.000 petani hutan.

Dalam dialognya dengan para Petani Hutan tersebut, di dampingi Bupati Blora, Arief Rohman, mengungkapkan bahwa kegiatan ini adalah program yang diperintahkan langsung Presiden Jokowi, untuk memberikan akses pengelolaan kawasan hutan kepada masyarakat petani hutan, melalui Perhutanan Sosial dan Penataan Kawasan Hutan Negara. Serta pelaksanaan Undang - Undang Cipta Kerja.

Keadilan Akses Ekonomi
Hal yang sama diungkapkan oleh Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Bambang Suparyanto terkait tujuan kehadiran Presiden Jokowi di Blora, untuk membuka akses keadilan ekonomi dan penataan kawasan hutan milik negara, yang dikelola oleh Perum Perhutani/Inhutani dan pihak swasta.

"Ini adalah kabar baik untuk Blora, dalam arahannya Bapak Presiden menginginkan akses keadilan ekonomi dalam pengelolaan hutan negara untuk masyarakat petani bisa ditingkatkan hingga 10%, dari sebelumnya yang hanya 400.000 hektar atau sekitar hanya 4% saja, dan beliau meminta ini diawali dari Blora dan Kendal sebagai kick off pencanangan perhutanan sosial, melalui KHDPK di Jawa, yang ditargetkan sebesar 1,2 Juta hektar," paparnya.

Dalam paparannya, Dirjen PSKL juga menyebutkan bahwa pengelolaan kawasan hutan dirasa tidak adil, karena lebih dari 43% dikuasai oleh swasta dengan ijin HPH, dan masyarakat yang tinggal di wilayah hutan tidak dapat akses pengelolaannya untuk meningkatkan perekonomian, atau menanggulangi kemiskinan.

Apresiasi Masyarakat Blora
Sementara itu, di saat yang berbeda, Aktifis LSM Jati Bumi, yang juga menjadi Pendamping Kelompok Tani Hutan di Blora, mengungkapkan apresiasinya atas kebijakan Presiden Jokowi yang akan menyerahkan SK Perijinan Pengelolaan Perhutanan Sosial kepada 16.000 petani hutan dari Blora, Rembang, Pati dan Grobogan di lokasi yang lebih dikenal Oro - Oro Kesongo, pada Jumat (10/3/2023) nanti.

"Ini adalah tonggak sejarah yang baru, dengan diserahkan SK Ijin Pengelolaan KHDPK untuk para KTH di Blora dan wilayah yang lain, oleh Presiden Jokowi, adalah langkah yang tepat untuk memberikan kemerdekaan kepada para Petani Hutan untuk mengelola hutan negara selama 35 Tahun, sehingga bisa dioptimalkan kesejahteraan para Petani Hutan, sekaligus tetap bersama - sama menjaga konservasi hutannya, dan kami siap mengawal rencana kerja pengelolaan kawasan hutan tersebut," ujarnya kepada Monitor Ekonomi.

Pengamat Ekonomi Daerah, dari DPC BMWI Blora R. Kurniadi turut memberikan pandangannya terkait penyerahan ijin KHDPK kepada Kelompok Tani Hutan di Blora. Menurutnya kebijakan ini sangat tepat untuk menanggulangi kemiskinan ekstrem di daerah - daerah wilayah hutan Blora, dan berharap ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik - baiknya, dengan pengelolaan penanaman komoditas yang lebih ekonomis.

"KTH ke depan harus bisa memanfaatkan lahan yang sudah menjadi hak kelolanya, dengan menanam komoditas kayu industri yang lebih cepat panennya, meningkatkan pendapatan, selain itu juga untuk konservasi hutan itu sendiri, sedangkan untuk tanaman pangan yang bisa dipanen tahunan atau bulanan, untuk rencana pemanfaatan potensi lahan harus disusun dan dilaksanakan, dan di luar sana banyak sekali program kemitraan pertanian dan perkebunan yang bisa dilaksanakan di Blora" tandasnya. (Rome)

Posting Komentar

0 Komentar