Rakor Regsosek Blora
BLORA, ME - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Blora bersama Badan Pusat Statistik Kabupaten Blora gelar Rapat Koordinasi Registrasi Sosial Ekonomi untuk upaya percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem di tingkat Kabupaten Blora.
Rakor yang dipimpin langsung oleh Bupati Blora, Arief Rohman didampingi oleh jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang terdiri dari Ketua DPRD, HM Dasum, Kepala Kejaksaan Negeri, Dandim 0721/Blora, Letkol TNI Andi Soelistyo, Kapolres, AKBP Fahrurrozi, SIK, dan Asisten 1 Setda Blora, Irfan Iswandaru.
"Hari ini kami gelar rakor regsosek dengan mengundang BPS Blora, para Kepala OPD, Camat, Lurah dan Kades, sebagai upaya untuk sosialisasi pendataan profil sosial ekonomi warga kita, agar terdata secara akurat dan tepat, sehingga tidak ada lagi tumpang tindih," ungkap Bupati Blora, Arief Rohman.
Jangan Main Potong
Baik Kejari maupun Kapolres Blora menekankan agar kasus pemotongan dana bantuan langsung tunai tidak terjadi lagi, apapun alasannya tidak dibenarkan karena bisa berdampak pada urusan hukum pidana, keduanya meminta para Kepala Desa dan Lurah untuk mengawasi betul sasaran penerima manfaat agar tepat kepada warga yang mengalami kemiskinan ekstrim.
"Jangan lagi ada rasa sungkan, karena dulu timnya, dulu pendukungnya atau bahkan keluarganya, harus tepat sasaran yaitu orang yang benar - benar layak menerima bantuan tersebut," tandas Kepala Kejaksaan Negeri Blora.
Di saat yang sama, Kapolres Blora AKBP Fahrurrozi, SIK meminta mengedepankan moralitas kepada seluruh warga Blora, dan meminta kepada Kades maupun Lurah untuk tegas dalam menentukan penerima bantuan tersebut.
"Saya ingin para Kepala Desa dan Lurah dalam menentukan penerima bantuan mengedepankan moralitas, pilihlah penerima bantuan tersebut yang benar - benar layak, dan jangan lagi ada pemotongan satu rupiah pun, apapun alasannya, kalo ada temuan ini, segera laporkan kepada kami, jangan diviralkan karena tidak semua berlaku seperti itu, biarkan kami yang mendalami," tandas Kapolres Blora.
Blora Jadi Perhatian
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pun menaruh perhatian atas viralnya kasus pemotongan BLT kenaikan BBM dan beberapa kali demonstrasi dugaan jual beli Perangkat Desa yang terjadi di Blora. Gubernur Ganjar merasa gemas dengan kondisi tersebut, dan meminta Aparat Penegak Hukum untuk tegas menindaknya.
"Negara kita sedang kondisi yang berat, dari yang sebelumnya sebagai eksportir minyak sekarang menjadi importir minyak, sebenarnya Pemerintah saat menaikkan harga BBM bukan dengan tertawa - tawa, tetapi dengan perhitungan yang matang, jadi bukan menaikkan harga minyak, akan tetapi mengurangi subsidinya, karena subsidi ini sudah mencapai Rp. 503 Trilyun, ditambah harga minyak dunia tidak karuan tingginya, ini kondisi yang berat untuk negara, sehingga harus ada penyesuaian," papar Gubernur Ganjar.
Dampak dari penyesuaian harga minyak ini, oleh Pemerintah Pusat dialihkan untuk mengendalikan inflasi, dengan memberikan bantuan sosial berupa bantuan langsung tunai untuk warga miskin, dan mengendalikan pengguna BBM bersubsidi yang tepat, sehingga Gubernur Ganjar tidak segan - segan melakukan sidak di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan Kantor Pos sebagai penyalur bantuan sosial tersebut, dan ditemukan penyelewengan sendiri olehnya, termasuk di Blora
"Blora akhir - akhir ini menjadi perhatian yang menarik, dan menjadi sorotan nasional, berkali - kali ada demonstrasi dugaan kecurangan Perades, ini ada lagi temuan yang viral dilakukan oleh istri dari Perangkat Desa yang memungut uang bantuan langsung tunai tersebut, harusnya itu tidak boleh satu rupiah pun, untuk itu saya minta seluruh Kades dan Lurah untuk mengawasinya, saya apresiasi gerak cepat Bupati, Polres untuk menyelesaikan kasus tersebut, dan saya peringatkan dengan keras, sikat pihak - pihak yang diduga melakukan jual beli Perades, dan kalau ada lagi penyimpangan penyaluran BLT akan saya jewer betul, dan APH jangan ragu untuk proses hukum" tandasnya. (Rome)
0 Komentar