"MENKO MARINVES LUHUT BINSAR PANJAITAN, MINTA DAERAH TIDAK BOLEH LENGAH MESKI PANDEMI SUDAH MULAI TERKENDALI"
Wakil Bupati Blora
Rakor Evaluasi Covid
BLORA, ME - Wakil Bupati Blora Tri Yuli Setyowati, mewakili Bupati Blora Arief Rohman, mengikuti Rapat Koordinasi Evaluasi PPKM Jawa Bali secara virtual yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Maritim dan Investasi (Marinves) RI Luhut Binsar Pandjaitan, Minggu (24/10/2021) dari Ruang Rapat Bupati Blora.
Pada rapat tersebut, Menko Marinves RI beserta sejumlah Menteri, seperti Menteri Kesehatan RI, Menteri Perhubungan RI, Menteri Perdagangan RI, Menteri Parekraf RI, Menteri Kominfo RI, dan Kepala BNPB RI, memberikan arahan kepada Kepala Daerah dan jajaran TNI-Polri di wilayah masing - masing.
Menko Luhut memberikan arahan terkait situasi saat ini, meski pandemi sudah mulai terkendali namun daerah diminta tidak lengah.
“Situasi pandemi covid-19 tetap terkendali, tapi kita tidak boleh lengah, Indonesia kasus konfirmasi bulan Oktober kalau kita lihat data ini, terus mengalami penurunan” terang Luhut
Dikatakannya, di Jawa Bali kasus aktif angkanya terus menurun. Juga menurunnya angka reproduksi (Rt) covid-19 yang terus menurun. Meski demikian Luhut meminta agar daerah tetap berhati-hati.
“Rt di Jawa Bali terus menurun dibawah satu, ini mengidentifikasikan terkendalinya pandemi covid-19, Jawa sudah 0,93, Sulawesi 0,95 dan Bali 0,98” terang Menko Marinves
“Tapi saya tidak bosan menyampaikan bahwa kita tetap harus berhati-hati” tegasnya.
Tingkatkan Akselerasi Vaksinasi
Menteri Luhut juga mengatakan agar seluruh daerah Kabupaten/Kota, untuk melakukan akselerasi vaksinasi. Khusus untuk para lansia dapat ditingkatkan capaiannya.
“Akselerasi vaksin ini perlu dilakukan kabupaten/kota yang belum memenuhi target, terutama vaksinasi lansia” pesannya.
“Jadi kita perlu hati-hati karena vaksinasi lansia, dan vaksinasi kedua masih banyak yang belum memenuhi standar, itu sebabnya kriteria capaian vaksinasi, kita masukkan” tambahnya
Menko Marinves juga menyampaikan bahwa terkendalinya pandemi, dan penurunan kasus di banyak Kabupaten dan Kota mendorong kenaikan indeks komposit mobilitas. Maka pihaknya meminta daerah untuk jangan lengah.
Pihaknya juga meminta agar daerah dapat melakukan pengawasan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Saya minta teman-teman TNI, Polri, Satpol PP bahu-membahu melakukan pengawasan ini” pesannya.
Luhut juga mengingatkan kepada pihak terkait untuk menyiapkan skenario-skenario antisipatif terkait adanya perayaan Nataru. Sehingga pandemi ini tetap terkendali.
“Peningkatan mobilitas akan meningkat hingga puncaknya nanti di masa libur Nataru. Saya minta Panglima TNI, Kapolri, Menhub dan para Gubernur untuk mempersiapkan skenario pengaturan mobilitas dari sekarang untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus” tegas Luhut.
“Penguatan 3T, perluasan penggunaan pedulI lindungi dan percepatan vaksinasi lansia harus tetap dilakukan” lanjutnya.
Pemkab Terus Bersinergi
Usai mengikuti rapat tersebut, Wabup mengungkapkan, bahwa Pemkab Blora akan terus bersinergi dengan TNI-Polri, dan berbagai pihak lainnya, dalam upaya melakukan akselerasi vaksinasi. Termasuk agar semakin banyak lansia-lansia di Blora yang divaksin.
“Hasil arahan dari Pak Menko Marinves ini, akan kami koordinasikan bersama Pak Bupati dan dinas-dinas terkait, pada intinya kita di Blora, siap untuk menindaklanjuti arahan tersebut” ucapnya.
“Juga akselerasi vaksinasi akan terus kita lakukan, tentu bersinergi dengan TNI-Polri dan pihak-pihak lainnya, agar capaian vaksinasi kita bisa sesuai target, terutama kita juga akan giatkan vaksinasi bagi para lansia” tambahnya.
Sebelumnya, beberapa waktu lalu, dalam tinjauan Vaksinasi di Blok T (18/10), Bupati menyampaikan bahwa Pemkab Blora, menargetkan agar capaian vaksinasi di Kabupaten Blora, bisa mencakup 50 persen pada bulan November nanti. Maka kemudian, Pemkab Blora akan menggandeng berbagai elemen untuk mempercepat vaksinasi ini.
Rapat Evaluasi PPKM Jawa-Bali juga dihadiri oleh Forkopimda Kabupaten Blora, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Blora, Kepala OPD terkait. (TLP).
0 Komentar