IKLAN




 

Anton Sudibyo: "Pupuk Langka Swasembada Pangan Terancam Gagal!"


"Puluhan Pengurus DPC Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Blora gelar audiensi ke DPRD Blora terkait kelangkaan pupuk yang terjadi di Blora, saat musim tanam mulai tiba"

Resah Pupuk Langka 

BLORA, ME - Merasa resah akan kelangkaan pupuk yang seolah menghilang di tingkat pengecer desa, puluhan Pengurus DPC Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Blora, yang dipimpin langsung oleh Penasehatnya, Anton Sudibyo, mendatangi Gedung DPRD Kabupaten Blora, untuk meminta bantuan penyelesaian persoalan tersebut.

"Saya minta kepada Dewan yang Terhormat, untuk bisa mendampingi dan melindungi petani agar bisa mendapatkan pupuk yang menghilang dari pasaran, tolong dicek dan disidak ke tingkat pengecer mengapa tidak ada pupuk, atau jika ada pupuk tidak dijual kepada petani, padahal ini sudah masuk pada musim penghujan, dan dimulainya masa tanam petani," paparnya saat membuka pernyataan audiensi.

Ancam Swasembada Pangan 

Mantan anggota DPRD dari Japah itu juga mengungkapkan, bahwa kelangkaan pupuk tersebut, bisa mengancam program swasembada pangan yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah.

"Bila musim tanam ini petani tidak bisa mendapatkan pupuk, saat hujan sudah datang, maka ini juga bisa mengancam program swasembada pangan, oleh karena itu kami minta hal ini ditangani dengan serius, agar tidak terulang dari tahun ke tahun," tandasnya kembali, dalam audiensi yang digelar pada hari ini, Selasa (19/10/2020) di Ruang Rapat DPRD Blora.

Wakil Ketua dan Komisi B DPRD Blora menerima audiensi dari HKTI Blora

Dewan Siap Sidak

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Blora, Siswanto dari Partai Golkar, yang didampingi oleh Anggota Komisi B DPRD Blora yaitu, Lina Hartini, dari PDI Perjuangan dan I Made dari Partai Nasdem, sepakat untuk melakukan sidak terkait ketersediaan pupuk di tingkat Distributor hingga Pengecer.

"Kami akan segera menjadwalkan untuk sidak terkait kelangkaan pupuk baik di tingkat Distributor hingga Pengecer, termasuk mengawasi harganya, Harga eceran tertinggi harus dipatuhi, gak boleh ada permainan harga, kami nanti bersama - sama dengan Pemkab Blora, yaitu Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan akan berkoordinasi juga dengan aparat penegak hukum, bila ada yang main - main," ujarnya.

Pemkab Blora Geram

Di saat yang sama, Ketua Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten Blora, Suryanto, mengaku geram persoalan pupuk selalu terjadi di Kabupaten Blora, saat musim tanam.

"Saya sangat prihatin, sekaligus geram, mengapa kasus kelangkaan pupuk selalu terjadi, lari kemana sebenarnya pupuk kita ini, harus kita sikapi dengan sungguh - sungguh, kasihan petani kita, kalo tidak ada pupuk, petani tidak menanam mau makan apa kita," ujar Asisten 2 Bupati Blora, yang membidangi Ekonomi dan Pembangunan Infrastruktur ini. (Rome)






Posting Komentar

0 Komentar